Loading...

Perubahan Status PDAM Tirta Tarum Karawang dari BUMD Ke PT Itu Ngelantur..!

Karawang – RJNews

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum merupakan Badan Usaha Milik Daerah penyedia sarana air bersih / minum di Kabupaten Karawang. Sebagai salah satu perusahaan pelayanan publik, tentunya dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam mensupport pelayanan kami pada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karawang.

Alih-alih, PDAM Tirta Tarum Karawang ini tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat Karawang, bahkan terkesan goyah terkait piutang yang sangat besar dan kehilangan air yang mencapai 26 persen, sehingga harus dibenahi. Salah satunya mencari pengelola yang benar-benar mampu. Sementara, konon katanya status PDAM Tirta Tarum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda), sebagaimana maraknya rumor di masyarakat.

Terkait rencana perubahan status perusahaan, menurut Andri Kurniawan, yang juga Pengamat Politik dan Pemerintahan di Kabupaten Karawang menjelaskan, hal tersebut masih perlu pertimbangan yang sangat matang. Sebab, jika ingin diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda), kondisi PDAM harus sehat dan stabil terlebih dulu.

“Pansus perubahan status PDAM dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke Perseroan itu ngelantur..!,” ungkap Andri Kurniawan, Selasa 01/8-2017, dikonfirmasi RJNews.

Menurutnya, kalau mau bentuk dulu pansus penyelesaian masalahnya. Mana ada pihak ketiga/swasta yang mau berinvestasi ? Jika persoalan di dalamnya belum dibenahi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana di dalamnya membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu : Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT), imbuh Andri.

Sementara, perubahan status suatu PD menjadi PT tidak serta merta (By Operation Of Law) melalui suatu perubahan perizinan belaka tanpa suatu corporate action. Dalam praktiknya, perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan : Pengalihan aktiva melalui penyetoran inbreng dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut disetorkan ke dalam PT yang didirikan, kemudian PD tersebut dilikuidasi (dan dicabut status badan hukum PD-nya) sehingga kepemilikan saham atas PT. BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, sedangkan pengalihan aktiva dan pasiva PD kepada suatu PT yang sudah berdiri, dan kemudian sama halnya dengan poin (i) di atas, PD tersebut dilikuidasi, papar Andri.

Senada disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan yang mengatakan bahwa Merger (penggabungan) dan konsolidasi di mana PT akan menjadi surviving entity atau perusahaan yang dibentuk hasil konsolidasi atau bentuk-bentuk merger atau akuisisi lainnya yang pada dasarnya sama dengan merubah status suatu PD menjadi PT.

Perusahaan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana Aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan PD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam PD tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum PT, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam saham-saham, sedangkan pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT.

Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD. Ketika diminta pendapatnya terkait banyak yang menuntut jabatan Dirut PDAM Tirta Tarum untuk mundur, Andri meng iyakan bahkan menjelaskan hal yang wajar kalau kita melihat keadaan managemen PDAM Tirta Tarum saat ini, namun menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan ini mengingatkat dalam Perda Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2010, paragraph 3 Penunjukan Pejabat Sementara pada pasal 19, ayat 1, menjelaskan apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau pejabat struktur PDAM sebagai pejabat sementara.

Kemudian, beber Andri, dalam ayat 2, pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan di ayat 3, Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Lalu, lanjut Andri, pada ayat 4, pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Lebih jauh Andri Kurniawan mengatakan, kalau kita simak paparan di atas, apakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum sudah siap dengan perubahan status dari BUMD menjadi Perseroan…? Sementara kondisi managament, keuangan dan berbagai macam persoalan yang ada di tubuh PDAM Tirta Tarum sendiri belum terbenahi dengan baik.

“Hal demikian tidak lantas untuk dipaksakan…!, Apa lagi perubahan status dari BUMD ke Perseroan merupakan Profit Orientid, yang artinya lebih mengedepankan bisnis/keuntungan,” jelasnya.

Sementara Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Saya pikir, pansus soal perubahan status tidak tepat. Kalau mau, benahi saja dulu kondisi PDAM Tirta Tarum, tandasnya. (Ryaska / RJNews)

Comments are closed.