Loading...

Ketum LPK-GKMI: Tower Tak Kantongi Izin, Satpol PP Harus Tegas Lakukan Penyegelan!

IMG_20180215_082326

Pangandaran – Jayantara News

IMG_20180202_185549

Dua menara telekomunikasi atau Based Transceiver Station (BTS) di wilayah Kabupaten Pangandaran, diduga tak berizin . BTS tersebut terancam dibongkar lantaran melanggar Perda No 9 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Pelanggaran dilakukan terutama yang mewajibkan pengelola mempunyai izin pemanfa’atan tanah, izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bantuan (IMB).

DPP LSM Lembaga Perlindungan Konsunen-Gerakan Keadilan Masyarakat Indonesia (LPK-GKMI) Kabupaten Pangandaran, bersama Perwakilan DPC dari 10 Kecamatan, mendatangi lokasi pembangunan Tower yang ada di Desa Maruyungsari yang sudah hampir selesai dibangun, tanpa mengantongi surat izin (IMB), Rabu (14/02/2018).

LPK-GKMI turun ke lokasi karena peduli terhadap masyarakat yang kena dampak dari tower tersebut yang akan merugikan warga sekitar. Mungkin warga banyak yang tidak tahu efek dan dampaknya, karena ada juga salah satu warga yang tidak setuju, ungkap Ade.

Menurut Ketum LPK-GKMI, Ade Jenal M., SH, persoalan ini adalah tugas Satpol PP yang harus bisa bertindak tegas sesuai tupoksi sebagai Penegak Perda. Karena setiap pembangunan tanpa izin, itu sudah melanggar PERDA No 9 Tahun 2015.

Satpol PP harus segera melakukan penyegelan dan membongkar, karena itu sudah ketentuan Perda. Bilamana bangunan tersebut sudah berdiri dan belum mengantongi izin IMB, maka Pembangunan Tower BTS tersebut harus diturunkan dan dikembelikan ke nol lagi, baru mengurus IZIN, itu ketentuan dan peraturan yang sudah jelas, tegas Ade.

Dia berharap kepada petugas Satpol PP agar berani dan tegas melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya yaitu menegakkan Perda yang dibuat oleh Pemerintah Paerah, pungkasnya.

(Budi JN)