Loading...

Tarik Paksa Kendaraan! Nasabah Laporkan Debt Colletor Ke Polres Lotim

IMG-20190711-WA0024

Foto: Heri Irawan

JayantaraNews.com, Lotim

Pada 7 Oktober 2012 silam, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memang secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Dengan telah diterbitkannya peraturan fidusia tersebut, maka pihak leasing tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan secara paksa.

Dan selayaknya, penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan, diselesaikan melalui jalur hukum.

Namun tidak demikian yang terjadi pada Heri Irawan, salah seorang nasabah dari sebuah finance yang ditarik kendaraannya secara paksa pada tanggal 07 Juli 2019, Minggu malam jam 23.00 Wita.

Heri Irawan menyayangkan kejadian tersebut, pasalnya oknum debt collector tersebut tidak membawa sertifikat fidusia.

Ketika ditemui JayantaraNews.com, Heri Irawan menerangkan,” Kok engga ada pemberitahuan dulu ke saya, atau cari saya ke rumah,.. saya bilang begitu kan?,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta bantuan kuasa hukum untuk mendampinginya melapor ke pihak Kepolisian Lombok Timur (Polres Lotim).

IMG-20190711-WA0026

Ket: Kuasa Hukum Saptunop Ilhamullah, SH

Ia didampingi kuasa hukumnya (Saptunop Ilhamullah, SH) melapor ke Polres Lotim, dan di situ ia diberi dua alternatif, antara pelaporan atau mediasi. Tim kuasa hukumnya mengambil alternatif mediasi, namun tidak ada titik temu. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pelaporan.

Di lain pihak, ketika ditanya JayantaraNews.com, apakah kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum, Ilham mengatakan,” Ya bisa! terkait dengan prosedur, ini melanggar aturan yang ada, itu aturan prosedural. Jadi di prosedurnya harus ada surat teguran terlebih dahulu minimal dua kali, dan saat eksekusinya itu harus dibawa juga sertifikat fidusianya. Kalau sudah seperti itu, kan engga mungkin juga dari pihak debiturnya tidak memberikan, kalau memang sudah sesuai dengan SOP nya, tuturnya. (Luluk)