Ketum BPI KPNPA RI : Sikapi Kejadian OTT Jaksa Oleh KPK, Minta Jaksa Agung Beri Sanksi Tegas & Pemecatan Bagi Anggotanya Yang Menyalahgunakan Kewenangan

IMG_20170611_131426

JAKARTA – reportasejabarnews.com

Menyikapi kejadian OTT Jaksa oleh KPK, kami merasa prihatin dan yakin sekali bahwa di sini terlihat jelas masih banyaknya oknum di Kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan.

Modusnya banyak ! Bisa saja terjadi permainan dengan pihak calon tersangka yang ujung-ujungnya dari pihak calon tersangka sendiri akan mengeluarkan nominal uang sampai milyaran rupiah. Ini tidak bisa dibiarkan..! Demikian disampaikan Drs. TB. Rahmad Sukendar, SH saat dikonfirmasi RJNews, di Jakarta, Sabtu (11/6/2017).

Bukan rahasia umum lagi, lanjut Rahmad, meski saat ini di tubuh Kejaksaan sendiri sedang melakukan pembenahan baik secara internal maupun dalam hal pengungkapan kasus-kasus korupsi, namun bukan tidak mungkin, kesempatan itu dimanfaatkan sejumlah oknum di Kejaksaan untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Sebagai contoh, yang terjadi baru-baru ini. Adanya Pejabat setingkat Kasie yang melibatkan Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, di Kota Bengkulu pada Kamis malam, (8 Juni 2017), di Kejati Bengkulu yang terkena OTT oleh KPK. Kami sangat menghormati langkah hukum yang dilakukan tim KPK terkait penangkapan Parlin Purba, tegas Rahmad.

Sangat disayangkan, seorang Penyelenggara Negara yang notabene abdi negara tersebut masih juga berkeliaran mencari mangsa dalam kasus yang sedang ditanganinya.

Menyikapi hal tersebut, BPI KPNPA RI, selaku Badan Peneliti Independen yang membangun kemitraan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, mengharapkan kepada Jaksa Agung untuk menindak tegas dan memberi “Sanksi Pemecatan” bila ada anggotanya di Kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu, Satgas Saber Pungli yang ada di tiap Kejaksaan pun untuk dapat difungsikan dengan cepat guna menindak oknum Kejaksaan yang masih juga melakukan maupun menerima suap, baik itu di Pidum maupun Pidsus.

Banyak contoh, imbuh Rahmad. Hampir di tiap sidang Pengadilan Negeri, terkait kasus-kasus Pidum, ada saja oknum JPU yang tidak malu-malu lagi meminta sejumlah dana kepada pihak calon terdakwa untuk berat dan ringannya tuntutan.

Jaksa Agung diharap untuk segera memerintahkan Tim Jamwas melakukan kerjanya dengan baik. Jangan hanya bekerja bila ada laporan, namun alangkah baiknya jika bekerja sebelum ada kejadian, sehingga dapat mencegah adanya tindak pidana menerima suap, tegas Rahmad dengan nada geram. (RJNews)