Simpatisan “DM” Agendakan Aksi Unras Terkait Beredarnya Surat DPP Partai Golkar Yang Diduga Palsu

Karawang – Reportase Jayantara News

Beredarnya surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Partai Golkar) untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) yang diduga palsu, karena memang ada pihak yang sengaja memalsukan, spontan memancing reaksi pendukung dan simpatisan Dedi Mulyadi, yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD I) Partai Golkar Jawa Barat.

Berbagai macam reaksi disampaikan oleh pendukung dan simpatisan Bupati Purwakarta dua periode itu, dari mulai memasang bendera Golkar setengah tiang, penyegelan salah satu Kantor DPD II Partai Golkar Majalengka, sampai agenda aksi unjuk rasa ke DPP Partai Golkar di Jakarta.

Menyikapi persoalan ini, salah seorang Pemerhati Politik dan Pemerintahan asal Karawang, Andri Kurniawan, berpendapat. Bahwa reaksi-reaksi tersebut wajar adanya dilakukan oleh para pendukung dan simpatisan Dedi Mulyadi, sebab suatu hal yang tidak fair apa bila keberadaan surat rekomendasi soal Pilkada Jabar tidak kepada Dedi Mulyadi. Kenapa sebab ? Hal demikian karena dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Jawa Barat, yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di salah satu hotel yang ada di Karawang, seluruh DPD II Partai Golkar Jawa Barat yang mewakili Kabupaten dan Kota, menyepakati dan memberikan dukungan atas pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, yang diusung oleh Partai Golkar, ungkap Andri.

“Itu kan keputusan rapat dan kesepakatan bersama, masa mau diingkari,” jelas Andri, ditemui Reportase Jayantara News.

Tetapi, beredarnya surat rekomendasi yang diduga palsu tersebut, dibantah oleh Idrus Marham, Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar. Artinya, DPP Partai Golkar mengakui, bahwa surat rekomendasi itu palsu. Namun, persoalan tidak selesai sampai di situ saja, tuturnya.

Bantahan DPP Partai Golkar harus dibuktikan dengan langkah kongkrit, dengan melakukan upaya hukum. Seperti halnya yang diagendakan DPD II Partai Golkar Jawa Barat, bahwa hari Senin depan akan membuat Laporan Polisi (LP) terkait penyebaran berita bohong atau hoax tersebut.

Seharusnya yang lebih awal mengambil langkah hukum itu DPP Partai Golkar. Pasalnya, apa bila benar surat rekomendasi itu palsu, yang paling dirugikan adalah DPP Partai Golkar, sebab sudah terjadi pemalsuan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, papar Pemerhati Politik dan Pemerintahan itu.

“Saya setuju dan sepakat dengan reaksi Ketua Umum DPP LSM Kompak, yang juga merupakan pendukung Dedi Mulyadi, dengan agendanya yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke DPP Partai Golkar,” katanya.

“Awalnya saya amati, imbuh Andri, agenda aksi tersebut terkait surat rekomendasi. Akan tetapi setelah adanya bantahan dari DPP Partai Golkar, maka tema aksinya bisa berubah, yaitu mendesak DPP Partai Golkar untuk melakukan upaya hukum, atas pemalsuan tanda tangan pada surat rekomendasi yang diduga palsu. Saya support dan dukung agenda aksi DPP LSM Kompak,” tandasnya. (Goes)