Sengketa Pilkades Rancaekek Kulon, Mendiskriminatif Salah Satu Calon !

IMG_20171026_114856

Rancaekek – jayantaranews.com

Pemilihan Kepala Desa serentak sebanyak 22 Desa dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bandung, 15 Oktober 2017 lalu sudah usai dilaksanakan, meski beberapa desa masih menyisakan konflik sosial dalam proses pemilihan tersebut.

Konflik itu muncul manakala adanya kerancuan dalam proses Pilkades tersebut. Seperti Pilkades di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung misalnya. Dari lima kontestan calon Kepala Desa telah dihasilkan suara diantaranya :
1. Enang Sodikin (1913 suara),
2. Yuyung Indracahya (1912 suara),
3. Oding (1.000 suara),
4. Acep Hapid (1668 suara), dan
5. Tantan Somantri (290 suara)

Hasil dari perolehan suara tersebut masih menyisakan permasalahan. Pasalnya, calon Kades pemenang hanya terpaut satu angka dari calon Kepala Desa lainnya. Tak pelak, berbagai dugaan kecurangan terhadap proses pemungutan suara pun menyeruak.

IMG_20171022_001529

Billy Maulana Cahya, Ketua LSM Aksi Peduli Indonesia (API) Kabupaten Bandung, mengutarakan, ada dugaan tindakan secara diskriminatif yang dilakukan Kepanitiaan Pilkades yang merugikan salah satu calon.

“Kecurangan diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Hal ini karena tidak konsisten dengan berita acara yang dibuat oleh PPKD Rancaekek Kulon dan petugas di TPS,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya.

Berdasarkan temuan dan pengaduan masyarakat kepada lembaganya, ada dua warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS, karena surat panggilan tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal, warga sudah datang tepat pukul 12.00 WIB.

“Ada surat panggilan memilih yang dikeluarkan panitia, namun warga tersebut akhirnya tidak dapat memilih karena dianggap tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap,” ungkapnya.

Billy menilai, penyelesaian sengketa Pilkades yang dibawa ke ranah pengadilan tidak tepat, sebab tidak ada hukum acara yang jelas dalam penyelesaian sengketa Pilkades berdasarkan pengadilan. Akan tetapi, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, penyelesaian sengketa Pilkades diselesaikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Sengketa Pilkades ada dua kategori :
– Pertama, sengketa tahapan proses, yang ditentukan oleh panitia, sifatnya mengikat dan final. Dasar hukumnya Permendagri No. 112 Tahun 2014.

– Sengketa kedua, yakni sengketa hasil pemungutan suara, yang ditentukan Bupati atau Walikota yang sifatnya mengikat dan final berdasarkan UU No. 4 Tahun 2014.

“Berbeda dengan proses Pilkada, Legislative, yang jelas-jelas diatur di dalam UU, PP dan Permendagri. Apabila ada sengketa diselesaikan di PTUN, apabila ada sengketa hasil diselesaian di mahkamah konsitusi” ungkapnya.

Billy Maulana Cahya menegaskan, sengketa yang terjadi di pemilihan Kepala Desa Rancaekek Kulon adalah sengketa hasil pemungutan suara, maka ranah penyelesaiannya berada pada Keputusan Bupati Bandung.

Hal ini ditenggarai karena lemahnya pengawasan. Molornya pengawasan membuat panitia melakukan pengkhianatan terhadap UU No. 6 Tahun 2014.

Pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan masyarakat kepada Bupati Bandung, Nomor 024/LSM-API/X/2017, pengaduan masyarakat atas dugaan tindakan diskriminatif dalam proses pemilihan Kepada Desa.

“Molornya pengawasan membuat panitia melakukan pengkhianatan terhadap UU No. 6 Tahun 2014”.
(Andi Rohendi JN)