Diduga Dana PUAP Kab. Kendal Tidak Tepat Sasaran

Kendal – jayantaranews.com

Dana Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) untuk modal usaha para petani di Kabupaten Kendal, diduga tidak tepat sasaran, dan disinyalir terjadi penyelewengan oknum penerima bantuan dana yang jumlahnya mencapai milaran rupiah.

Dana PUAP pada tahun 2011, telah dicairkan kepada 24 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) se Kabupaten Kendal. Sedangkan pada tahun 2013, diterima sebanyak 16 Gapoktan dan pada tahun 2014 juga dicairkan dana PUAP sebanyak 14 Gapoktan yang jumlah nominal dananya diperkirakan senilai Rp. 100 juta setiap Gapoktan, dengan total mencapai Rp. 5,4 milyar.

Namun program ini diduga mirip bantuan KUT, yang digelontorkan dari Pemerintah Pusat. Sementara PUAP sendiri melalui tanggung jawab di Dinas Pertanian Kendal.

Misalnya di Desa Pagertoyo, Kecamatan Limbangan, Kendal. Melalui Kadesnya, Jarno, yang menjelaskan, bahwa di desanya memang pernah menerima dana sebesar Rp. 100 juta, tapi dananya langsung diterima pengurus kelompok tani

”Ya, ada dana itu, tapi langsung diserahkan ke kelompok tani,” ujarnya.

Jarno mengakui, jika dana PUAP tersebut masih ada dan tidak digunakan, diminta agar dikembalikan ke negara. ”Beberapa puluh juta masih disimpan di pengurus, makanya kami meminta agar dana tersebut dikembalikan,” pintanya.

Sedangkan Ketua BPD Desa Pagertoyo, sempat menyampaikan jika dana tersebut masih ada dan segera dikembalikan agar tidak terjadi masalah hukum. ”Agar tidak bermasalah dikembalikan saja. Walau ada tenggang waktu dan dibuatkan pernyataan, namun akan dikembalikan,” ujarnya dalam rapat di desa.

Di tempat terpisah, Ketua GNPK Kendal, Imam Subagyo, menyesalkan bahwa dana yang dikucurkan untuk membantu para petani di desa, ternyata tidak tepat sasaran, malah diduga digunakan oknum tak bertanggung jawab. ” Ini tidak benar. Mestinya digunakan petani untuk meningkatkan perekonomian di desa,” ujarnya.

Imam pernah melakukan investigasi di lapangan, dan diduga ada pengurus Gapoktan yang turut menggunakannya, tapi tidak jelas juntrungnya hingga kini.
”Jika dibiarkan, dana tersebut bisa hangus tanpa ada kejelasan dan merugikan para petani. Mestinya aparat hukum harus segera memeriksa penggunaan dana negara tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Kendal, melalui Kasi Intelnya, Edy Budianto, saat disampaikan kasus tersebut, pihaknya merespon positif dan segera akan menindaklanjuti. ”Ya, terimakasih atas masukannya. Akan kami tindaklanjuti. Namun sebulan ini kami baru benah- benah administrasi dulu,” tuturnya di kantornya.
(Tim Biro Kendal)