Sikapi Arogansi Bupati Leonard Haning, Dewan Rote Ndao Gelar RDP

NTT – jayantaranews.com

Tindakan arogansi yang ditunjukkan oleh Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, terhadap Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila berbuntut Panjang.

Anggota DPRD Rote Ndao secara lembaga ingin agar Bupati mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Anggota DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan digelar Rabu (8/11).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Petrus J. Pelle yang dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Selasa (7/11), mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal bersama seluruh pimpinan Fraksi di DPRD guna menyikapi persoalan yang menimpa Ketua DPRD.

Rapat internal para Ketua Fraksi dan beberapa Anggota Fraksi telah memutuskan agar dilakukan RDP dengan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning. Karena menurut para Ketua Fraksi, bahwa tindakan Bupati tersebut telah mencoreng nama baik DPRD sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemerintahan di daerah ini.

“Yah kami sudah lakukan rapat internal, dan Ketua DPRD sudah menjelaskan semua kronologis kejadian yang dilakukan oleh Bupati Haning terhadap dirinya. Untuk itu kita putuskan untuk melakukan RDP dengan yang bersangkutan, karena ini menyangkut nama baik Lembaga DPRD Rote Ndao,” ungkap Petrus.

Lebih lanjut, Petrus Pelle sangat menyayangkan tindakan arogansi yang dilakukan oleh Bupati yang seakan-akan memaksakan kehendak agar DPRD menyetujui sejumlah anggaran yang telah ditolak oleh Banggar DPRD dalam Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD TA. 2017 beberapa waktu lalu.

Menurut Petrus Pelle, Pimpinan DPRD menolak menandatangani dokumen KUA PPAS tersebut dikarenakan ada sejumlah anggaran yang ditolak oleh anggota Banggar dalam pembahasan termasuk diantaranya anggaran sebesar Rp. 9,4 Miliyar yang diperuntukkan untuk membeli tanah milik Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, yang mana anggaran tersebut sudah dicairkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 7,4 Miliyar tanpa ada persetujuan dari DPRD. Tapi kemudian, anggaran tersebut tetap dimasukkan oleh Pemerintah dalam dokumen KUA PPAS Perubahan yang diajukan untuk ditandatangani.

Tidak hanya itu saja, ada juga beberapa anggaran yang sudah ditolak dalam pembahasan tetapi tetap dimasukkan oleh Bupati dalam dokumen tersebut sehingga Pimpinan DPRD menolak untuk menandatangani dokumen dimaksud.

Informasi yang dihimpun awak media di Kantor DPRD, Ketua-ketua Fraksi di DPRD Rote Ndao, berencana untuk melaporkan Bupati Rote Ndao ke pihak berwajib mengingat perbuatannya telah merendahkan Lembaga DPRD Rote Ndao.

Ketua Fraksi Hanura, Janri A. Nunuhitu,  secara tegas mengatakan pihaknya akan melaporkan Bupati Rote Ndao atas perbuatan tidak menyenangkan kepada Ketua DPRD Rote Ndao. Hal senada juga disampaikan oleh para Ketua Fraksi lainnya yang hadir dalam rapat internal tersebut.

Bahkan Ketua Fraksi PKB, Anwar Kiah, secara tegas mengatakan, bahwa Fraksi PKB telah menghubungi salah satu pengacara untuk menjadi pengacara dari Fraksi PKB untuk melaporkan Bupati ke pihak berwajib.

Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, yang dikonfirmasi awak media, enggan berkomentar. Ia hanya menyampaikan bahwa semuanya manunggu hasil RDP antara Pemerintah dengan DPRD yang akan diselenggarakan besok hari, Rabu (8/11).

Namun dari sumber media di DPRD membenarkan, bahwa adanya tindakan arogan yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao yang juga sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Rote Ndao terhadap Ketua DPRD Rote Ndao.

Ketua DPP Nasdem Viktor Laiskodat, yang mencoba dihubungi, belum bisa berkomentar secara langsung, namun melalui sekretarisnya ia mengaku bahwa saat ini Pak Viktor sedang berada di luar negeri. Ia akan menyampaikan hal itu kepada Pak Viktor setelah ia kembali dari luar negeri.

“Saat ini Pak Viktor sedang berada di luar negeri. Memang biasanya kalau beliau ada di luar negeri biasanya urusannya dialihkan ke sekretaris. Tetapi karena ini berkaitan dengan urusan partainya, nanti akan saya sampaikan ke Pak Vitor, ungkap sekretarisnya di balik telepon.  (BNC-01 / JN 01)