Ahmad KOMPAK : Pelanggaran Yg Dilakukan PT. JLM Kab. Karawang, Telak & Terencana!

Karawang – Jayantara News

IMG_20171213_091323

Polemik PT Jatisari Lestari Makmur (JLM) terus bergulir, sejak diketahuinya terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang LP2B, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013, tentang RTRW Karawang, di mana lokasi tempat dibangunnya pabrik kaca PT. JLM di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari Karawang, merupakan zona hijau sebagai lahan teknis pertanian yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Perda.

Ahmad Mukron, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Penegak Keadilan (DPP LSM Kompak) mengatakan,” apa yang dilakukan oleh PT. JLM, bukan sekedar pelanggaran administrasi saja. Jadi, tidak cukup hanya dengan diberikan sanksi penyegelan serta penyetopan aktivitas pembangunannya saja oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, tetapi harus ada proses hukum lebih lanjut. Untuk itu, sejak awal saya sudah berinisiatif untuk melaporkannya ke pihak Penegak Hukum”.

“Pertama, saya laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, terkait dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang mengenai keluarnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JLM untuk pabrik. Walau pun IMB tersebut sempat dibantah oleh Pemkab Karawang, dengan dalih, IMB untuk pabrik PT. JLM tidak terdaftar di DPMPTSP Karawang. Tapi kami tidak lantas meyakininya begitu saja, sebelum dibuktikan melalui proses hukum,” tandas Ahmad, ketika ditemui Jayantara News, Kamis (14/12).

“Selain laporan ke Kejari Karawang, saya pun membuat laporan lagi ke Polres Karawang, terkait dugaan penyalahgunaan lahan teknis pertanian, karena di situ jelas ada Undang-Undang yang dilanggar oleh PT. JLM,” ujar dia.

IMG-20171215-WA0000

Menurutnya, kedua laporan tersebut diterima dengan baik dan langsung ditindaklanjuti. “Selanjutnya saya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas sampai ke proses persidangan di Pengadilan. Tidak ada istilah berhenti di jalan, kalau kami sudah bergerak mengawal suatu kasus, maka kami akan fokus,” tegas Ketua Harian DPP Kompak ini.

“Saya berharap Polisi bisa bergerak cepat dan melakukan akselerasi penanganan kasus ini. Seperti biasa, saya akan terus mengupdate progres serta perkembangan jalannya penanganan kasus yang sempat membuat heboh Karawang ini dengan terus mempertanyakan kepada pihak penyidik. Sebab ini kasus besar, tidak ada lagi alasan untuk tidak tuntas. Masalahnya sudah sangat jelas, masyarakat secara umum juga tahu, bahwa telah terjadi pelanggaran telak yang dilakukan PT. JLM. Di mana selain terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang LP2B, Undang-Undang Perindustrian pun terjadi”.

Sudah tahu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, di mana setiap daerah yang memiliki kawasan industri, sudah tidak boleh lagi mendirikan pabrik di zona, katanya.

Ada pun terkait dugaan pemalsuan dokumen perizinan,” saya rasa, dengan sendirinya akan terungkap dalam proses hukum yang sudah kami laporkan. Tinggal didalami, dari mana dan siapa saja yang dengan sengaja dan terencana memalsukan dokumen perizinan tersebut, karena tidak ada yang sulit bagi penyidik untuk mengungkapnya,” pungkas Ahmad. (Ndri JN)