Meski Sudah Disemprit Kemendagri Soal TGUPP, Anies Akan Terus Bekerja

Jakarta – Jayantara News

IMG_20171221_232408

Baru seumur jagung jadi “orang pertama” di DKI, Anies Baswedan kena “semprit” oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo soal keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Berdasarkan klarifikasi Kemendagri, TGUPP DKI Jakarta itu tak lebih sebagai lembaga ad hoc yang dilekatkan pada Biro Administrasi Setda DKI untuk melaksanakan tugas khusus dari Gubernur DKI. Menurutnya, TGUPP sebenarnya tidak melaksanakan fungsi Biro Administrasi, dan tidak sesuai dengan peran perundang-undangan.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka TGUPP direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur, karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” tutur politisi PDIP ini.

Hasil evaluasi Kemendagri tersebut tidak menghilangkan TGUPP.  Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membentuk TGUPP.

Namun, anggarannya dialihkan yang semula beban anggaran Biro Administrasi menjadi beban atas penggunaan BOP Gubernur.

“Soal Pak Gubernur tidak setuju BOP nya disisihkan sebagian untuk honor TGUPP sehingga tetap ingin menggunakan mata anggaran tersendiri pada Biro Adm, ya silakan,” katanya.

Seperti diketahui, meski sudah “disemprit”, Anies tetap akan terus berkerja dengan atau tanpa dukungan Kemendag soal TGUPP.

“Kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jum’at kemarin.

Sebelumnya Anies mengatakan, otoritas mengenai TGUPP ada di tangannya. “Sebetulnya untuk otoritas ada di kita. Otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi. Jadi bisa tidak dijalankan, hanya rekomendasi. Tapi kita ingin menghormati,” kata Anies kemarin siang.

Cuma, Tjahjo mengingatkan Anies, jika  masih menghendaki TGUPP dibiayai anggaran Pemprov,  maka sangat mungkin BPK nantinya akan menemukan penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peraturan. “Sangat mungkin akan menjadi temuan BPK mengingat evaluasi Kemendagri berkenaan dengan TGUPP, terkait dengan soal tata kelola keuangannya,” tutur Tjahjo.

Seperti diketahui, di RAPBD 2018, Anies-Sandi membuat tersendiri pos anggaran untuk TGUPP.  Nilainya begitu fantastis, Rp. 28,99 miliar dengan 74 anggota.

Hal berbeda pada APBD 2017 lalu. Anggaran untuk TGUPP memang ada, namun tidak dibuat pos anggaran khusus di RAPBD, melainkan diambil dari Biaya Penunjang Operasional Gubernur.

Lagipula, TGUPP bukan merupakan unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemeriksaan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Tim)