Pasca Keluarnya Putusan Sela MP Golkar, Musdalub DPD II Golkar Karawang Tidak Dapat Dilaksanakan

IMG_20171228_194557

Karawang – Jayantara News

IMG_20171221_232408

Terkait posisi jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Karawang, yang sempat menjadi kegaduhan politik di internal Partai Golkar karena beberapa pekan lalu sempat beredar surat Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Golkar Karawang yang dikeluarkan oleh DPD Tingkat I Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor : KEP-68/GOLKAR/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, menjadi polemik di tubuh Partai Golkar.

Terhitung dengan waktu yang sangat singkat, akhirnya Mahkamah Partai Golongan Karya mengeluarkan Surat Penundaan Pemberlakuan SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Surat B-43/MP-GOLKAR/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017.

Menyikapi keluarnya surat penangguhan, sebagai putusan sela dari Mahkamah Partai Golkar, Wakil Sekretaris I DPD II Partai Golkar Karawang, Deden Nurdiansyah mengatakan,” putusan sela penangguhan pemberlakuan SK PLT dari DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini harus dipatuhi oleh semua unsur Partai Golkar. Entah itu DPD I Provinsi Jawa Barat, maupun DPD II Karawang. Adapun sebagai kader partai yang baik, tentunya harus patuh dan tunduk pada keputusan sela Mahkamah Partai tersebut, sambil menunggu adanya putusan tetap/inkracht dari Mahkamah Partai Golkar”.

“Artinya, dengan adanya putusan sela tersebut, segala bentuk aktivitas DPD II Partai Golkar Karawang, kembali kepada SK DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP-16/GOLKAR/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016, yakni Ibu Sri Rahayu Agustina, sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Karawang yang definitif”. Diungkapkan Deden Nurdiansyah.

Ketika ditanya soal agenda Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) sebagai tindak lanjut keluarnya SK PLT, yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, Deden mengatakan,” untuk melakukan Musdalub, dengan keluarnya putusan sela dari Mahkamah Partai Golkar, maka SK PLT tersebut dibekukan untuk sementara waktu, sampai adanya putusan tetap/inkracht,” ucapnya.

“Seperti yang saya katakan tadi, ujarnya, untuk menjalankan roda organisasi pun tidak bisa, apa lagi melaksanakan Musdalub. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, agar semua pihak dapat mematuhi keputusan sela dari Mahkamah Partai Golkar. Sebab pihak mana pun, tidak boleh menentang keputusan Mahkamah Partai, karena itu merupakan keputusan tertinggi Partai,” tandas Deden, dihubungi Jayantara News, Kamis (28/12). (Ndri JN)