PMPRI Sikapi Dugaan Penyimpangan Proyek Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan

IMG_20171211_222229

Bandung – Jayantara News

IMG_20171202_162634

Aksi demo moral berupa unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat yang menggabungkan diri dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), pada Senin (11/12), melakukan orasinya di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

IMG_20171211_222216

Dalam orasinya, LSM PMPRI menyatakan sikap terkait dugaan adanya penyimpangan kegiatan pelaksanaaan proyek paket preservasi rehabilitasi Jalan Cimareme – Soreang – BTS, Bandung /Cianjur yang menelan anggaran kurang lebih 20 milyar, APBN Tahun Anggaran 2016 untuk sepanjang ruas jalan 65 Km, dengan perincian nama jalan sebagai berikut :

1. Jalan Cimareme – Batujajar
2. Jalan Batujajar – Soreang
3. Jalan Soreang – Lingkar Selatan Ciwidey
4. Jalan Raya Ciwidey
5. Jalan Bhayangkara
6. Jalan Ciwidey – Rancabali
7. Jalan Rancabali – BTS, Bandung / Cianjur

Adapun, penyedia jasa yang melaksanakan paket pekerjaannya adalah PT. Adhiyasa Desicon, PT. Esti Yasagama (KSO).

Dalam hal ini, LSM PMPRI meminta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat agar mempertanggungjawabkan segala penyimpangan-penyimpangan yang ada di wilayah kerjanya, khususnya penyimpangan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dipaparkan di atas.

LSM PMPRI juga menyarankan untuk pembuktian silahkan Kepala Satker untuk membentuk tim investigasi dan terjun langsung ke lokasi.

Dengan melihat hasil kerja yang ada, jangan sampai ada dugaan anggaran yang dikucurkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas menjadi ajang memperkaya diri sendiri para Pejabat Korup yang bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa maupun dengan golongan / kelompok yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Berbagai penyimpangan yang ada di dinas ini telah berulang kali kami soroti dan kami ingatkan. Akan tetapi, pihak Satker dan Dinas yang dikelilingi oleh berbagai “KEPENTINGAN” tidak pernah jera.

LSM PMPRI dengan tegas memberikan pernyataan sikap :
1. Meminta kepada Gubernur Jawa Barat mengganti dan memberi sangsi tegas kepada seluruh pejabat yang terlibat dan memblacklist perusahaan nakal yang mengerjakan proyek ini
2. Meminta Kepala SKPD untuk mengundurkan diri
3. Meminta pihak Penegak Hukum untuk segera menindaklanjuti terkait paket yang telah dipaparkan
4. Meminta Satker Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibersihkan dari oknum-oknum yang korup yang bermental tikus dan selalu ingin menggerogoti dana proyek
5. Hasil dari investigasi yang sudah dilakuakan, kami menduga PT. BINA KARYA MITRA beserta KSO nya bekerjasama dengan oknum-oknum dinas terkait membajak uang proyek, sehingga disinyalir terdapat kerugian negara yang cukup besar
6. Di dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial, kami ingatkan kepada SKPD, bahwa kami tidak pernah surut langkah dan tidak akan pernah diam
7. Kami meminta agar Kepala SKPD tidak melakukan segala bentuk intimidasi terhadap elemen masyarakat yang memonitoring segala kecurangan yang ada
8. Kami akan melakukan aksi lanjutan di SKPD, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kantor BPK terkait kasus ini

Kami LSM PMPRI dengan suara kecil akan selalu lantang menyuarakan segala bentuk penyimpangan dan pembancakan uang negara khususnya yang dilakukan oleh oknum-oknum Aparatur Sipil Negara. (Nung JN)