Sempritan Mendagri Soal TGUPP, Sebaiknya Anies Konsultasi Dengan BPK!

Jakarta – Jayantara News

IMG_20171221_232408

“Sempritan” Mendagri Tjahjo Kumolo soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan, membuat beberapa anggota DPRD  ikut bicara. Apalagi jika tetap dijalankan dengan dana APBD, itu akan jadi temuan BPK.
Baca juga : <a href=”http://jayantaranews.com/meski-sudah-disemprit-kemendagri-soal-tgupp-anies-akan-terus-bekerja/”>

Salah satunya Santoso. Politisi dari Partai Demokrat ini memberikan saran agar Anies seyogyanya berkonsultasi dengan BPK saja. “Saya pikir, itu langkah yang terbaik bagi Gubernur sebelum nantinya jadi temuan BPK,” ungkapnya.

Menurut dia, soal TGUPP sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab, pendahulu Gubernur sebelumnya, Ahok-Jarot, juga menggunakan TGUPP. Hanya saja, perbedaannya soal anggarannya saja. “Tapi, substansinya sama saja, demi kemajuan Jakarta,” jelas Ketua DPC Jakarta ini.

Seperti diketahui, di zaman Ahok-Jarot, TGUPP sangat ramping, hanya 6 (enam) orang saja. Sedangkan dana yang dikucurkan hanya Rp. 2,35 miliar. Sementara Anies – Sandiago, anggotanya membengkak mencapai 72 anggota dengan dana mencapai Rp. 28,99 miliar rupiah.

Berikutnya soal alokasi dana. Era Ahok menggunakan Biaya Operasional Gubernur. Sementara Anies, memasukkan sebagai anggaran di biro administrasi. Perbedaan inilah yang membuat Mendagri Tjahjo Kumolo “mensemprit” Anies Baswedan agar memasukkan alokasi seperti eranya Ahok.

“Itu sesuai dengan maksud pasal 8 PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” jelas Tjahjo,  Politisi dari PDIP. Tjahjo menyebut, hasil evaluasi Kemendagr tidak menghilangkan TGUPP.

Jadi, lanjut Tjahjo, bila Anies tidak setuju dengan BOP-nya untuk disisihkan sebagai honor TGUPP, alias menggunakan mata anggaran sendiri pada biro administrasi, ia mempersilahkan saja.

Hanya saja, Tjahjo mengingatkan Anies, jika terus menjalankan TGUPP dengan biaya Pemprov, maka sangat mungkin BPK nantinya akan menemukan penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peraturan.

“Sangat mungkin akan menjadi temuan BPK,” tandas Tjahjo, mantan Politisi Golkar yang “lompat pagar” ke PDIP.

Bagi Santoso, meski berbeda pandangan, tetap saja harus dicari titik temu. Alasannya, lagi-lagi karena TGUPP tetap diberlakukan di era Ahok maupun Anies. “Kalau persoalannya hanya pada alokasi anggaran, ya tinggal dikonsultasikan saja ke BPK bagaimana baiknya.

“Jangan ada udang di balik batu soal sempritan Mendagri kepada Anies menyangkut alokasi dana TGUPP,” kilah Santoso. (Red)