Andri Kurniawan : Pembubaran UPTD Bukan Kehendak Pemerintah Daerah

Karawang – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Tahun Anggaran (TA) 2018, merupakan tahun ketiga masa kepemimpinan Cellica Nurrachadiana dan Ahmad Jamakshary. Di mana tahun ketiga masa kemimpinan keduanya, merupakan usia yang cukup dewasa. Secara otomatis, keduanya memiliki target pencapaian kinerja, dalam bentuk pembangunan, ataupun dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat Karawang pada umumnya.

Pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran serta para pembantunya yang ada di jajaran birokrasi Pemerintahan Kabupaten Karawang. Tentunya keberadaan birokrat di bawah kepemimpinan Cellica – Jimmy sebagai penunjang dan sebagai pelaksana teknis dari semua target, kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sangat menentukan arah serta tujuan seorang Kepala Daerah dan wakilnya.

“Kekosongan jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Karawang tentunya dapat menghambat kinerja serta capaian target bupati, khususnya dalam realisasi pembangunan dan pelayanan publik.

Kejadian di dua Tahun Anggaran sebelumnya, soal Serapan Anggaran dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering kali kerepotan diakhir Tahun Anggaran, harus dijadikan pelajaran, sementara kerepotan Serapan Anggaran dan target PAD disebabkan oleh telatnya realisasi kerja.

Berkaca dari pengalaman Tahun Anggaran sebelumnya, sebaiknya Pemkab Karawang segera merealisasikan program kerja diawal tahun. “Maka dari itu, segera laksanakan mutasi dan rotasi untuk mengisi kekosongan jabatan struktural. Jika agenda mutasi tanggal 31 Januari 2018 mendatang, saya kira itu waktu yang tepat. Pasalnya, setelah terealisasi mutasi, bisa langsung start untuk melaksanakan program kerja dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”. Demikian dipaparkan Pemerhati Pemerintahan dan Politik Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, disambangi Jayantara News, Senin malam (23/1).

Molornya gelaran mutasi diawal tahun 2018 ini dikarenakan adanya pembubaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora). Sehingga Pemkab Karawang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, kebingungan dalam memposisikan Kepala UPTD Disdikpora pasca adanya pembubaran UPTD, sedangkan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural. Sampai akhirnya ada intruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), agar UPTD diganti menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikpora, ujar Andri yang juga Dewan Redaksi di Jayantara News.

“Memang cukup ironis, seorang Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural, tiba-tiba harus berubah menjadi pegawai fungsional. Tapi, ya itu lah regulasi, keberadaannya selalu dinamis. Artinya, tidak ada pilihan lain bagi mantan Kepala UPTD, selain harus menerima secara lapang dada, sebab pembubaran UPTD bukan kehendak Pemerintah Daerah, tetapi intruksi Pemerintah Pusat, kata dia.

Kalau pun konon katanya ada beberapa orang Kepala UPTD yang sempat meminta agar tetap ditempatkan pada jabatan struktural, paling ditempatkan pada dinas terkait, yakni Disdikpora, itu pun kalau formasinya masih ada. Karena tidak mungkin ditempatkan pada OPD lain, mengingat bassic seorang Kepala UPTD merupakan jabatan spesialis.

“Intruksi Pemprov Jabar sangat jelas, agar membentuk Korwil Dinas sebagai pengganti UPTD, dan pada setiap Korwil tidak ada jabatan struktural,” imbuhnya diakhir obrolan. (Red 01)