Soal Seleksi Direksi, Komisi “B” SENTIL Pansel & Dewas PDAM Tirta Tarum Karawang

Karawang – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Rapat kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang soal seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, dengan semua unsur yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi Direksi PDAM TirtaTarum Karawang, yakni unsur Pemerintah yang diwakili oleh Asisten Daerah (Asda II), Kepala Bagian Perekonomian (Kabag Ekonomi), Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Karawang, dan internal PDAM TirtaTarum Karawang sendiri.

Rapat kerja yang berjalan selam 3 jam tersebut, terungkap beberapa hal yang terjadi dalam proses seleksi Direksi perusahaan berplat merah ini. Salah satunya, soal ke’alfaan Dewas dan Pansel dalam melaksanakan seleksi. Hal demikian diungkapkan Nana Nurhusna Hidayat, salah seorang anggota Komisi B DPRD Karawang yang hadir dalam forum rapat tersebut.

Nana mengkritisi keras soal kinerja Dewas dan Pansel. “Ada tugas pokok Dewas yang semestinya dilakukan sebelum menggelar seleksi, yaitu dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2016. Karena RUPS sifatnya wajib, dan akan menjadi tolak ukur keberadaan Direksi yang saat ini masih menjabat. Tapi kenyataannya, RUPS tidak dilaksanakan, malah tiba-tiba langsung menggelar seleksi Direksi. Hal ini merupakan ke’alfaan luar biasa, bahkan bisa di katakan sebagai kesalahan fatal Dewas dan Pansel”.

Saat disinggung soal regulasi, yang sebelumnya dikritisi oleh salah seorang praktisi hukum, Hendra Supriatna, SH. MH, bahwa seleksi Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang dianggap ilegal. Nana membenarkan statement Hendra. “Ya itu tadi, sebagaimana dalam statement saya sebelumnya. Pelaksanaan seleksi Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang, tidak pernah melibatkan DPRD Karawang, khususnya Komisi B sebagai mitra kerja BUMD. Jadi, bagaimana kami bisa tahu soal seleksi Direksi ? Jangankan melibatkan kami, diberi tahu pun tidak. Sehingga realisasi seleksi tersebut lepas dari kontrol kami. Ya pantas saja kalau ada praktisi hukum yang mengkritisi terkait regulasi,” katanya.

“Pada intinya, dalam forum rapat kerja Komisi B DPRD Karawang dengan jajaran Pansel seleksi Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang, terungkap ada beberapa ke’alfaan serta kesalahan fatal Dewas dan Pansel. Mereka pun mengakuinya, dan berjanji akan segera menggelar RUPS Luar Biasa. Namun persoalannya, ini menjadi aneh. RUPS atau RUPS Luar Biasa itu, semestinya dilaksanakan sebelum menggelar seleksi Direksi, bukan setelahnya,” ujar dia.

“Masalah ini menjadi catatan kami di Komisi B, dan kami pun meminta Bupati Karawang selaku owner PDAM Tirta Tarum Karawang, agar segera mengevaluasi kinerja Dewas serta Pansel atas beberapa ke’alfaannya dalam menjalankan tugas,” pungkas Nana, ditemui Jayantara News, Jum’at (5/1). (Ndri JN)