Gafar Usman (DPD RI) : Hutang Itu Bukan Ketergantungan, Tetapi Keperluan

IMG-20180319-WA0035

Ket foto : Drs H. Gafar Usman, Anggota DPD RI Dapil Riau

Jakarta – JAYANTARA NEWS

FB_IMG_1515036941798

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Schnaider Siahaan mengatakan, dengan pengelolaan hutang yang baik, Pemerintah meyakini mampu melunasi hutang luar negeri RI yang mencapai US$ 357,5 Miliar atau setara Rp 4.647 Triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS) dalam waktu 9 (sembilan) tahun.

“Jadi, kita bawa saja dengan kehidupan sehari-hari. Yang kami lakukan adalah mengelola hutang. Sederhananya, kita bisa pinjam Rp 4.000 Triliun ini, kalau engga dikelola dengan baik, ya kita engga bisa bayar,” kata Schneider, di Gedung BI,  Kamis 15 Maret 2018.

Dia menjelaskan, hal ini bisa terealisasi jika didasari dari penerimaan pajak Pemerintah yang pada 2018 ditargetkan mencapai Rp 1.800 Triliun. Dengan mengelola hal itu, maka hutang akan bisa lunas sepanjang sembilan tahun ke depan.

“Anggota DPD RI dapil Riau, H Gafar Usman, yang juga Komite IV yang membidangi APBN, angkat bicara, kepada wartawan, Minggu, 18/3/18. Dalam sambungan via selularnya kepada wartawan menegaskan, harus kita pastikan terjadwal pengembalian pembayaran hutang tersebut. Hutang itu harus dijaga kewibawan, jangan justru nanti pihak yang menghutang harus menjaga kewibawan negara kita, sehinga tidak menimbulkan berbagai komentar dari masyarakat, maupun dari pihak-pihak yang tidak memahami APBN kita yang harus menjadi perhatian hutang kita terhadap luar negeri,” tegasnya.

“Kalau kita lihat negara-negara, tidak ada satu pun negara yang tidak mempunyai hutang, dan negara maju saja banyak hutangnya, yang menjadi persoalan di kita ini yang perlu diawasi hutang itu harus digunakan hal-hal yang positif”.

Lebih lanjut ditegaskan, ada beberapa faktor yang dijaga, yaitu tentunya yang untuk produktif, bukan sifatnya konsumtif
Dengan demikian, bisa dijadwalkan pembayaranya, tidak menimbulkan interpretasi mengurangi kewibawan, baik yang berhutang maupun kepada rakyat kita.

Solusinya menekan perlunya pendapatan dalam negeri kita ini baik pajak dan non pajak, perlu dilakukan intensasi oleh Pemerintah bagi rakyat Indonesia. Menjadi kebanggaan untuk membayar pajak, karena kita memberikan kepada negara dan dapat kembali kepada rakyat untuk dirasakan dari hasil pembangunan.

“Tata kelola keuangan perlu dikawal ketat, agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran, baik kebocoran secara administrasi maupun kebocoran perorangan, sehingga terus diawasi secara ketat,” ujar Gafar usman.

Hutang itu bukan karena ketergantungan, tetapi karena keperluan hal-hal yang produktif. Kalau menjadi ketergantungan juga menjadi jatuhnya kewibawaan Pemerintah kita.

Pengawasan kita harus ketat terhadap pendapatan kita yaitu APBN. Pengawasan melalui pendapatan dan pengawasan penggunaan APBN, dua faktor itu harus betul-betul dijaga dan kita punya perangkat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), adanya Aparat Hukum, dan Pemerintah, yang dalam hal ini juga, Pemerintah harus betul-betul memikirkan jangka panjang dan jangka pendek terhadap aparat Penyelengara Negara. Tentunya jangka panjang yang dimaksud di sini, yaitu pengawasan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang harus betul diperhatikan dari sisi gaji pokoknya, harus dibesarkan, dan Pemerintah harus perlu mengevaluasi mengenai gaji pokok kalau ini betul-betul diperhatikan gaji pokok ASN besar, tentunya kerawanan-kerawanan kebocoran untuk melakukan penyimpangan selama bertugas tidak akan terjadi karena gaji sudah besar, imbuhnya.

“Menyangkut undang-undang APBN, kami selaku DPD RI akan menyampaikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Kementerian Keuangan dan Bapenas dan instansi-instansi terkait. Secara tertulis, kita akan memberikan pertimbangan, nanti bisa tertulis dan langsung RDP,” tutup Senator Riau ini. (Budi Setiawan JN)