Jangan Lihat PEMERINTAH Yang Sah Ini Dari Kacamata Kuda

IMG_20180304_132213

Presiden FAKTA, Surpani Sulaiman, SH, S.Sos, M.Si,

Jakarta – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Presiden FAKTA (Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air), Surpani Sulaiman, SH, S.Sos, M.Si, berpendapat terkait persoalan ACTA yang akan melaporkan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman.

Bahwa organisasi Advocat Cinta Tanah Air (ACTA) ini selalu mencari kesalahan Pemerintah. “Persoalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diterima di Istana Negara, saya pikir itu hal yang wajar, karena Presiden Jokowi itu Presiden nya Rakyat Indonesia, ya seyogyanya mengakomodir segala masukan, saran yang terbaik dari semua elemen masyarakat, tidak terkecuali dari partai politik yang ada di Indonesia”.

“Persoalan yang didiskusikan itu masalah dukungan dan strategi. Jokowi tidak menolak hal tersebut sepanjang itu usulan yang datang dari PSI,” tandas Surpani, selaku Presiden FAKTA (Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air), Minggu (4/3/18), dalam keterangan tertulis WahtsApp nya yang diterima Jurnalis.

Karena mungkin, imbuhnya, partai ini melihat bahwa Pak Jokowi berhasil membawa bangsa ini ke arah lebih maju dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara di Asia.

FAKTA menilai dan menyarankan kepada ACTA, jangan menilai Pemerintah yang sah ini dengan kacamata kuda yang dilihat hanya keburukannya saja. Lihat dong keberhasilannya yang secara nyata sudah dirasakan masyarakat, baik diperkotaan sampai ke daerah-daerah pelosok di penjuru Indonesia.

FAKTA akan melakukan analisa secara hukum apabila ACTA ini terus menurus menyerang Pemerintah, dan apabila memenuhi alat dua bukti akan berencana melaporkan ke BARESKRIM Mabes POLRI atas pelanggaran UU ITE.

Kita akan pantau terus sepak terjang ACTA, dan kita akan lacak siapa aktor intelektual dibelakangnya, apakah ada keterlibatan partai poltik di belakangnya yang tidak senang dengan Pemerintahan yang sah saat ini.

Di tempat terpisah, saat di konfirmasi Jurnalis, Sekjend ACTA (Advocat Cinta Tanah Air), Jamaal Yamani, SH, menuturkan. ACTA akan melaporkan kasus “Dugaan pertemuan membahas pemenangan PILPRES di Istana” ke ORI (Ombudsman Republik Indonesia).

“Kami menduga ini dapat dikategorikan sebagai Maladministrasi. Maladministrasi diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Maladministrasi adalah perilaku melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara, yang menimbulkan kerugian materil dan/atau imateril bagi masyarakat. Secara garis besarnya,” ungkap Jamaal kepada Jurnalis dalam keteranganya disampaikan WahtsApp, Minggu (4/3/18).

Kita tahu, Istana adalah tempat kerja resmi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Seharusnya dan sebaiknya seluruh agenda-agenda Politik yang hanya mementingkan salah satu kelompok seperti pemenangan PILPRES, tidak dilakukan di sana. Istana itu jelas milik rakyat, bukan milik sekelompok pendukung partisan Presiden saja.

Kami akan laporkan ke Ombudsman itu adalah kejadiannya atau peristiwanya bukan personalnya.

Ada 2 (dua) bukti yang akan kami serahkan dari pemberitaan media Online terpercaya. Di dalam 2 (dua) berita tersebut ada pernyataan, bahwa ada pembahasan pemenangan PILPRES di Istana.

Kita tidak boleh mentolerir sedikitpun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan Politik Praktis. Kita tetap harus mengedepankan sikap-sikap taat  azas, manusia yang gentle atau kesatria sebagai contoh bagi Rakyat Indonesia.

“Kami ingatkan kepada semua pihak, siapapun itu, bahwa di tahun Politik ini jangan menunjukkan, memperlihatkan, mempertontonkan akan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan,” tandas Jamaal.

Harapan kami, supaya Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara yang mandiri dapat menerima, memverifikasi dan menindaklanjuti laporan kami ( ACTA), pungkasnya.

(Budi S Depok JN)