Loading...

Jikalau Wajib Pajak Lamban Mengurus SPT 2017, Akan Dikenakan Sanksi!

IMG_20180309_101346

NTB – JAYANTARA NEWS

FB_IMG_1515036941798

Bagi peserta wajib pajak (masyarakat), jikalau lamban mengurus atau menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2017, KPP Pratama Sumbawa telah menetapkan pajak perseorangan (pengawai/non pegawai) berakhir 31 Maret. Apabila telat, masyarakat dalam menyelesaikannya, maka akan dikenakan dengan sanksi denda sebesar 100 ribu. Kemudian untuk Lembaga (Perusahaan, CV, Yayasan) berakhir 30 April dengan sanksi denda sebesar 1 juta rupiah, ujar seksi Pelayanan dan Konsultasi Agung Budi Prasetyo kepada Jayantara News, Kamis (8/3/18).

IMG_20180309_101359

Masyarakat diimbau agar SPT tahunan harus segera dilaporkan sebelum waktu yang ditentukan berakhir, jika telat maka akan dikenai sanksi denda untuk Wajib Pajak Perseorangan dan Badan, katanya.

Bahwa dalam kurun waktu 2017, KPP Pratama Sumbawa Besar untuk pajak badan dan pribadi (pegawai/non pegawai), penerimaan tembus mencapai 519 Miliar dan 2018 hingga dengan 8 Maret sebesar 73 Miliar yang mencakup dua kabupaten Sumbawa dan KSB, ungkap Agung

“Untuk itu, akan dilakukan terus sosialisasi wajib pajak untuk dan mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan dari target 2017 kemarin 73,91 persen dan 2018 hingga Maret 11 persen terjadi peningkatan drastis disebabkan kesadaran masyarakat akan wajib pajak”.

Hal tersebut, harus disupport dalam Program-program Pemerintah saat ini, Jokowi-JK Tax Amnesty Pajak, yang mengikuti program tersebut cukup lumayan banyak dan perilaku tertib pajak masyarakat meningkat dari sebelumnya.

Bagi perusahaan yang tidak memiliki aktivitas atau kegiatan sama sekali atau perusahannya kolep, maka itu dapat melaporkan langsung kepada KPP untuk mengurus status pajak non efektif, jika ingin melanjutkan bisa diurus kembali, tambahnya.
“Dan jika ada perusahaan yang membandel, tidak ingin atau enggan mau membayar pajak, maka yang dilakukan KPP adalah pendekatan persuasif. Jika tidak diindahkan, maka akan dilakukan pengamatan secara langsung untuk menghitung pajak dan terkahir akan dilakukan penagihan pajak oleh juru pajak,” ujarnya. (DHY/JN)