Anggaran Perawatan RDB Karawang Jadi Pertanyaan Publik, Inspektorat & BPK Terkesan Bungkam

IMG_20180425_071046

JAYANTARANEWS.COM, KARAWANG

FB_IMG_1515036941798

Rencana perubahan fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) Karawang menjadi Galeri Budaya, yang sempat disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang, terus menjadi topik khusus di kalangan masyarakat Karawang, dari mulai yang mempersoalkan status perubahan fungsi, adanya terkait mitos mistis, sampai soal biaya perawatan.

” Terlepas dari perubahan fungsi dan mitos – mitos itu, menurut saya tidak begitu penting, dan tidak perlu dibahas terlalu jauh”.

Soal perubahan fungsi, selama tidak menabrak aturan, landasan regulasinya ada, lalu RDB penggantinya juga ada, untuk apa diributkan. Persoalannya kan hanya berubah fungsi saja, yang penting ada RDB penggantinya. Dulu juga RDB lokasinya tidak di situ, lokasi lama diubah fungsinya juga.

” Terus terkait issue mitos mistik. Ah’ itu sih orang kurang waras saja kalau terlalu mempercai hal – hal mistik begitu, mistik kok dijadikan alasan. Mana ada makhluk halus atau astral bisa mencelakakan, apa lagi sampai membunuh manusia, yang punya keyakinan seperti itu manusia kurang iman,” demikian, Andri Kurniawan, seorang Pemerhati Pemerintahan dan Politik Kabupaten Kawarang.

Kalau mau dipertanyakan dan dipersoalkan itu, sebaiknya soal anggaran perawatan atau pemeliharaan. Itu kan RDB sudah beberapa Tahun tidak ditempati oleh Ibu Bupati Cellica Nurrachadiana, tetapi biaya perawatan/pemeliharaan tetap ada dan dianggarkan setiap tahunnya. ” Oke lah, kalau memang ploting biaya perawatan/pemeliharaan tersebut dialokasikan ke Rumah Dinas Wakil Bupati (RDWB) yang sekarang ditempati Bupati, dan anggaran perawatan/pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati (RDWB) untuk Wakil Bupati, dialokasikan ke Rumah Dinas Sekda (RDS) yang sekarang ditempati Wabup”.

” Pertanyaannya, itu kan hanya 2 (dua) rumah dinas yang berfungsi. Sementara, ploting anggaran perawatan/pemeliharaan untuk 3 (tiga) rumah dinas. Yang satunya lagi dialokasikan kemana ? Ini yang menjadi pertanyaan besar,” ditandaskan Andri kepada JAYANTARANEWS.COM, Rabu pagi, 25 April 2018.

Di tempat terpisah, salah seorang Praktisi Hukum Karawang, Wahyu Anggara Putra, SH, sependapat dengan Andri Kurniawan.
“Dari sisi regulasi, pengawasan, dan audit, penggunaan keuangan Pemerintah itu diawasi serta diaudit oleh beberapa lembaga auditor, yaitu Inspektorat dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu, bagaimana hasil audit reguler yang setiap tahun dilakukan oleh Inspektorat dan BPK terhadap Bagian Umum Setda Karawang ?,” sebut Wahyu.

Karena untuk anggaran seperti itu, berada pada Bagian Umum. ” Saya meminta, agar Inspektorat maupun BPK dapat menjawab pertanyaan publik ini. Bagian Umum juga harus dapat menjawabnya, jangan terkesan bungkam dan sulit dimintai konfirmasi oleh media,” pungkas Wahyu. (Red JN)