Loading...

LUCU! Issue Kongkalikong Perizinan Lingkar By Pass Karawang Layaknya Berita Infotainment

IMG_20180428_103742

JAYANTARANEWS.COM, KARAWANG

FB_IMG_1515036941798

Mengenai sawah yang sedang diarug tanah merah, yang berlokasi di Jalan Lingkar By Pass Karawang, dituding bahwa lokasi tersebut merupakan Zona Hijau yang dilindungi oleh Peraturan Daerah, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) dan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kegaduhan adanya Zona Hijau yang dibangun untuk pergudangan di jalur Lingkar By Pass Karawang terus bergulir, opini yang berkembang, bahwa lokasi tersebut merupakan Lahan Teknis Pertanian yang tidak dapat dialih fungsikan.

Wahyu Anggara Putra, SH, praktisi hukum muda Karawang yang karirnya sedang naik daun berpendapat,” permasalahan ini hebohnya sudah melebihi dari masalah – masalah besar yang ada di Karawang, padahal ini merupakan pekerjaan swasta, dan tidak melanggar zonasi serta produk legislasi lainnya. Seperti undang – undang maupun Perda. Tapi kok seolah – olah ada pelanggaran, sehingga membuat saya tidak habis pikir,” beber Wahyu Anggara, dijumpai JAYANTARANEWS.COM, Sabtu, 28 April 2018.

” Kalau pun memang dianggap ada pelanggaran soal zonasi, kenapa tidak dilaporkan saja kepada pihak yang berwajib. Kenapa harus bermain opini, ini kan tidak baik. Asas praduga tak bersalah boleh – boleh saja, tapi kalau bisa dikonfirmasi kepada pihak – pihak yang berkaitan, seperti kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, dan lain sebagainya, lebih baik dikonfirmasi, biar jelas semuanya”.

Tinggal pertanyakan saja, ujar Wahyu, lalu minta keterangan ke dinas – dinas terkait. Tidak perlu bermain opini, sehingga menjadi asumsi. Tidak baik untuk pendidikan masyarakat, tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Jasman Safputra, SH, menanggapi soal beredarnya issue adanya percaloan izin yang dilakukan oleh salah satu oknum Pejabat setingkat Eselon III a yang kongkalingkong dengan aktivis.

” Pertanyaannya, itu semua dapat dibuktikan tidak, dan ada jejaknya tidak ? Proses pengajuan izin itu tentunya ada register, sebagai tanda pendaftaran pengajuan perizinan,” ditambahkan Jasman.

Selain itu, ketika selesai, pastinya ada bukti tanda terima dari orang yang meregister permohonan izin tersebut. Atau tinggal dikonfrontir pada staf atau Pejabat yang melayani perizinannya. Apakah benar ada orang – orang yang dicurigai mengurus perizinan yang datang mendaftarkan sekaligus memohonkan perizinan tersebut ? Kalau bermain opini dan asumsi kan jadi issue liar, ujarnya.

” Kalau pun benar, ada aktivis yang mengurusi perizinannya, selama tidak melanggar, tidak menipu, dan tidak memberikan suap atau gratifikasi terhadap pejabat yang mengurus perizinannya, saya kira sah – sah saja,” bebernya. (Ndri JN)