Pendamping CAWAPRES 2019 Untuk JOKOWI, Harus Tinggi Elektabilitas Suara

IMG-20180427-WA0027

Foto : H As’ad Said Ali mantan Wakil BIN bersama Jurnalis

JAYANTARANEWS.COM, Jakarta

Pesta demokrasi rakyat, dalam hajat lima tahunan akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi momentum sejarah pertama kali Pemilihan bersama – sama mulai dilaksanakan tahun 2019 dari Pemilihan Presiden, Legislatif, Kepala Daerah dari Gubernur, Walikota, Bupati akan digelar secara serentak.

Pilpres tak lama lagi akan dilakukan pada tahun 2019. Presiden Jokowi selaku incumbent telah didukung oleh 7 (tujuh) Partai Politik untuk berlaga di Pilpres. Selaku incumbent dengan banyak dukungan Partai Politik kemungkinan besar Jokowi akan menang kembali.

Kini yang sedang ramai dalam perbincangan di publik dan Elit Parpol tentunya Cawapres, yang diusulkan dari Parpol pengusung Pemerintah menyodorkan nama – nama Cawapres tentunya semua ini kita serahakan kembali kepada Presiden, siapakah yang pantas dan layak ?

Diantara Partai Pendukung Pemerintah tentunya Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PDI P dan partai baru yaitu partai PSI Perindo. Tentunya ini mempunyai magnet kuat untuk menang kembali dalam masa jabatannya.

“ Lalu siapa teka – teki yang akan mendampingi Jokowi sebagai wakilnya ?. Sosok Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi mesti memiiki integritas yang tidak diragukan lagi, sebab ketika Jokowi memenangkan Pilpres 2019, maka wakilnya akan berpeluang besar maju di Pilpres 2024, dan punya potensi terpilih jadi Presiden,” ujar KH Asa’ad Said Ali, Mantan Wakil BIN di era (Alm) Presiden Gusdur dan era Presiden ibu Megawati di kawsan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis,26/4/18, kepada wartawan.

Cawapres pendamping Jokowi tentunya bisa dari berbagai latar belakang. Salah satu contoh misalnya dari kalangan ekonom, muncul nama Srimulyani, yang bisa mendampingi Jokowi, tapi apakah Srimulyani memiliki elektabilitas yang tinggi, itu juga harus jadi pertimbangan Jokowi kedepan untuk meraih suara Pilpres 2019.

Bisa juga Cawapres Jokowi dari kalangan Militer, yaitu Gatot Nurmantyo, tapi Jokowi juga harus berhitung apakah Gatot Nurmantyo cukup memiliki elektabilitas.

Bisa juga dari Partai Politik orang yang mendampingi Jokowi, seperti Airlangga Hartarto, tapi Jokowi juga harus berhitung bagaimana kalau Airlangga menjadi wakilnya, apakah bisa mendulang suara. Dan Jokowi dalam memilih wakilnya juga harus kompromi dengan partai-partai pendukungnya.

“KH Asa’ad Said Ali, menilai kalangan santri cocok menjadi Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu 2019 untuk menghindari isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan,” tandas Pria yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua PBNU.

Dia menilai, figur santri sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019 diyakini sebagai koalisi yang sempurna. Karena hal itu menggambarkan aliansi nasionalis religius, dimana Jokowi merepresentasikan kalangan nasionalis, sementara santri merepresentasikan kalangan religius.

Persoalanya, siapa dari kalangan santri yang memiliki kapasitas untuk menjadi Wakil Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Saat ini menurut dia, hal itu terus diusahakan, yaitu mencari putra dan putri terbaik bangsa dari kalangan santri, sehingga apakah dari dalam kalangan partai seperti Muhaimin Iskandar, atau dari kalangan intlektual seperti Mahfud MD.

Menurut H DR Asa’ad Said Ali, kalangan santri diperlukan agar bangsa Indonesia tidak lagi terbelah oleh isu SARA sehingga tidak perlu menjelek – jelekan apalagi memfitnah pihak lain. Kalau Cawapres dari kalangan santri memiliki elektabilitas yang tinggi, lebih baik menduetkan Jokowi dan Jusuf Kala kembali pada Pilpres 2019 akan datang.

Mantan Wakil BIN (Badan Intelijen Negara) yang biasa dikenal As’ad Said Ali juga berharap, agar Pilpres tahun 2019 tidak terjadi calon tunggal, dimana Calon Presiden akan melawan kotak kosong. Kalau itu terjadi, akan menjadi preseden buruk terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, As’ad  berharap agar Probowo tetap maju dalam Pilpres 2019,” tegasnya.

Bila kontestasi Pilpres terulang kembali, dimana Jokowi berhadapan dengan Prabowo, maka ketegangan politik akan semakin panas.

Mungkin suara Islam akan sangat menentukan kemengan Pilpres. Dan isu islam akan diulang kembali seperti kasus Pilgub DKI, dimana Ahok dalam survey selalu menang, tapi dalam kenyataanya bisa kalah dengan Anies Baswedan.

Belajar dari pengalaman Pilgub DKI, untuk mengantisipasi kemungkinan isu sara dan Islam, maka Kokowi dan partai pendukungnya harus mempertimbangkan Cawapres dari kalangan santri.

Tentunya, di sini harus adanya penyederhanaan Parpol sangat mendesak dan kedepan tidak ada lagi banyaknya Parpol peserta Pemilu yang sudah terlalu banyak seperti sekarang ini.

Kolaborasi sistem Presidensialisme dengan multipartaisme tak menghadirkan dukungan mayoritas pada Pemerintah, bahkan kerap kali Presiden tersandra oleh deal-deal politik, mulai dari transaksi dalam penyusunan kabinet hingga koalisi setengah hati di parlemen. Untuk itu, penyerderhanaan Partai Politik perlu dilakukan.

H As’ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Badan Inteljen Negara menjelaskan, sistem multipartai telah dipraktikan di Indonesia sejak Pemilu I, pada 1955, dengan jumlah 178 peserta termasuk calon perorangan. Pemilu 1971 diikuti 10 Parpol, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Parpol, dan Pemilu 2004 diikuti oleh 24 Parpol, sementara Pemilu 2009 diikuti oleh 34 Parpol, dan Pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan diikuti 16 Partai Politik.

Berbagai fakta menunjukkan sistem multipartai sangat rentan menimbulkan gejolak perbedaan bahkan konflik. Terlebih jika sistem multipartai bersanding dengan sistem Pemerintahan Presidensial (Presidensialisme).

Di satu sisi, Presiden dipilih rakyat secara langsung, di sisi lain, DPR dihuni wakil rakyat dari Partai Politik yang fragmentasi kepentingannya sangat beragam. Kekuatan tidak terpolarisasi pada kutub koalisi dan oposisi secara jelas.

Penyederhanaan bukan berarti mengebiri kebebasan warga negara untuk berserikat dalam Parpol, melainkan menciptakan mekanisme yang dapat mejamin penguatan demokrasi sekaligus meningkatkan kapasitas Parpol di sistem politik kita.

“ Idealnya, dalam kontek Indonesia Pemilu, hanya diikuti minimal 3 Partai Politik dan maksimal 5 partai. Kalau dalam Undanh Undang Pemilu saat ini parliamentary threshold 4% yang akan jadi acuan pada Pemilu tahun 2019, maka untuk Pemilu berikutnya ambang batas parlemen perlu dinaikk an menjadi 15 %, agar partai peserta pemilu semakin sedikit. Peningkatan ambang batas harus diletakkan dalam konteks konsolidasi Parpol yang idealnya berbasis pada kesamaan platform dan ideologi atau konsensus sebelum Pemilu untuk menjamin sebuah koalisi parmenan, ujar H. As’ad Said Ali,  Kamis, 26/4/18, disambangi di kawasan Jakarta Selatan.

(Budi Setiawan JN)