Sengketa Tanah PDAM Berujung Penyegelan Oleh Ahli Waris, Pemkab Karawang Tak Berdaya

IMG_20180514_213349

JAYANTARANEWS.COM, KARAWANG

FB_IMG_1515036941798

Perihal Sengketa tanah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang Unit Pedes yang berujung penyegelan yang diduga dilakukan oleh ahli waris, mengganggu pelayanan publik dalam penyaluran atau pemasokan air bersih.

Riwayat masalah ini bermula pada sekitar tahun 1987, di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang yang mengalami krisis air bersih, sehingga Pemerintah Pusat memberikan bantuan fasilitas untuk menanggulangi krisis air bersih, dengan syarat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang menyediakan lahan atau tanah untuk dibangunnya Unit PDAM Tirta Tarum Pedes.

Pada tanggal 23 April 2013, muncul surat perihal permohonan pembayaran tanah PDAM Pedes dari saudari ‘Neih bin Nasim’ (almh), di tanggal 15 Agustus 2016, surat perihal pengaduan permohonan pembayaran tanah PDAM Pedes kembali diterima oleh Pemda, tanggal 11 Oktober 2016 lagi – lagi masuk surat perihal ganti rugi tanah PDAM Pedes, lalu di tanggal 20 Januari 2017 surat perihal pengosongan tanah PDAM Pedes, dan pada tanggal 10 Mei 2017 perihal peringatan terakhir serta bulan Oktober 2017 perihal kegiatan penghentian pemakaian tanah PDAM Pedes, terakhir tanggal 3 Mei 2018 tentang realisasi pembayaran tanah PDAM Pedes. Demikian Jasman Safputra, SH, Praktisi Hukum muda Karawang yang turut bicara!

Nana Supena bin Neih, yang mengaku selaku ahli waris dalam surat terakhir mengancam menonaktifkan kegiatan pelayanan dengan cara pengusiran dan pembongkaran gedung PDAM Pedes secara paksa oleh keluarga ahli waris. Di mana bentuk tindakan tersebut terjadi hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya.

Baca : <a href=”Sengketa Tanah PDAM Tirta Tarum, Bukti TIDAK BECUS Pemkab KARAWANG Atasi Persoalan! – http://jayantaranews.com/sengketa-tanah-pdam-tirta-tarum-bukti-tidak-becus-pemkab-karawang-atasi-persoalan/”>

Atas perbuatannya, maka Nana Supena bin Neih diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur pada Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, Pasal 368 ayat 1 KUHPidana tentang Pengancaman dan Pemerasan dan pasal 167 KUHPidana tentang Penyerobotan Tanah.

” Yang membuat saya tidak habis pikir, ini Pemkab Karawang seperti tidak berdaya menghadapi permasalahan ini. Seharusnya mengambil langkah – langkah tertentu, seperti melaporkan kepada pihak Kepolisian. Karena ini terkait wibawa Pemerintah dan Bupati,” dikatakan Jasman ditemui JAYANTARANEWS.COM, Senin (14/5).

Ahli waris seharusnya tidak melakukan hal – hal demikian. Melainkan mengambil langkah secara konstitusional. Kalau memang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, kenapa tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri (PN) saja, dengan cara menggugat secara keperdataan, paparnya. (Red JN)