Loading...

Belum Miliki Izin, Andri Kurniawan Desak Pemkab Karawang Tindak Tegas Tutup Wisata Hud-Hud

IMG_20180731_150330

JAYANTARANEWS.COM, Karawang

IMG_20180628_215930

Wahana wisata Hud – Hud Rengasdengklok, yang berlokasi di lingkungan Ponpes Albagdadi, Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, banyak yang menduga belum memiliki izin wisata dan izin lingkungan, sehingga banyak pihak yang meminta, agar tempat wisata tersebut dihentikan segala macam bentuk kegiatannya.

Hal demikian diperkuat oleh statement Kepala Desa Amansari, yang mengatakan belum pernah merasa mengurus izin lingkungan dari pengelola tempat wisata Hud – Hud. Begitu pun dengan pihak Kecamatan Rengasdengklok.

” Membuka lahan usaha apa pun meupakan hak setiap orang, selama tidak melanggar aturan dan norma sosial. Apalagi kalau sampai memberikan dampak positif serta manfaat bagi banyak pihak. Seperti halnya dapat menyerap tenaga kerja. Maka secara otomatis, sudah membantu mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat. Namun, bukan berarti mwngabaikan, apa lagi sampai menabrak ketentuan sebagaimana yang diatur oleh aturan”. Disampaikan Pemerhati Pemerintahan dan Politik Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, Selasa (31/7), disambangi JAYANTARANEWS.COM.

” Ramai soal informasi tempat wisata buatan Hud – Hud yang berlokasi di Rengasdengklok, bahwasannya belum memiliki izin. Saya amat sangat menyayangkan sekali. Dari sisi investasi dan serapan tenaga kerja, saya kira dapat memberikan efek positif bagi masyarakat, karena tentunya dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan setempat. Begitu pun dari aspek investasi, pastinya dapat memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang,” imbuh Andri.

” Tapi persoalannya, lanjut Andri, beredar kabar dan diperkuat dengan statement Kepala Desa setempat. Bahwa lokasi wisata buatan Hud – Hud tidak memiliki izin apa pun, bahkan untuk izin lingkungan saja tidak ada. Hal ini mencuat, karena Kepala Desa Amansari mengclaim, tidak pernah diminta untuk mengurus izin lingkungan”.

” Oleh sebab itu, saya meminta Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Wasdal DPMPTSP) dan Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Gakda Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, agar segera meninjau lokasi tersebut. Apa bila memang tidak ada izinnya, saya mendesak agar Pemkab Karawang melalui Wasdal DPMPTSP dan Gakda Satpol PP bertindak tegas, dengan menutup tempat wisata itu,” tutupnya. (Red JN)