Diduga Suara Paslon Dedi J-Budi Setiadi Unggul, Kades Rawameneng Pecat Satgas Linmas

IMG-20180704-WA0322

Memet Wanhat LMP Subang (kiri) dan Rustam (kanan) Satgas Linmas Desa Rawameneng

JAYANTARANEWS.COM, Subang

IMG_20180628_215930

Perlakuan sepihak yang dilakukan Kades Rawameneng, Kabupaten Subang, Siti Maslihah, kepada Satgas Linmas Desa Rawameneng ‘Rustam Gojali’ menjadi pertanyaan besar. Mengapa Kades memerintahkan Satgas Linmas agar mengundurkan diri ?

Menurut Rustam, diduga akibat suara Paslon nomor urut 3 Dedi J – Budi Setiadi unggul di Desa Rawameneng, sementara Paslon nomor urut 1 Jimat – Akur dan Imas – Sutarno kalah di Desa Rawameneng.

Sebenarnya saat di Kecamatan Blanakan, Rustam ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Camat, tetapi beliau tidak ada di kantor dan terpaksa akhirnya Rustam mengadu ke media didampingi oleh Penasehat Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Subang (Memet), Rabu (04/07).

Rustam menjelaskan, bahwa Kades Siti Maslihah membuat perasaannya tidak enak. ” Padahal, saya selama menjabat di desa selalu aktif di tengah masyarakat, karena sudah 7 tahun bekerja di Desa  Rawameneng, tetapi surat pengunduran diri sudah dibuatkan, jadi saya hanya bisa pasrah,” ujarnya.

Rustam menambahkan, bahwa Kades memecatnya karena Paslon yang didukung Kades Rawameneng itu suaranya kalah, sehingga dirinya diperintahkan mengundurkan diri dari Satgas Linmas. Terlebih Ia menduga, bahwa ini murni karena Paslon nomor urut 1 Jimat – Akur kalah pada pemilihan tingkat Desa Rawameneng, Rabu (27/06/ 2018).

Perlakuan Kades ini diduga karena pesta Pilkada Subang 27 Juni 2018 dimenangkan oleh Paslon Dedi J – Budi Setiadi.

Saat dikonfirmasi, pihak desa diwakili oleh staf desa mengatakan, bahwa Kades sedang di luar kantor dan Sekdes juga tidak bisa diganggu karena sedang memimpin rapat minggon Desa Rawameneng, kata salah seorang staf desa yang tidak mau ditulis namanya.

Di bagian yang sama, Sekretaris Kecamatan Blanakan, Drs Aet Rudiatna, M.Si menyesalkan, kenapa ini bisa terjadi dan memang benar Kades punya kewenangan tersebut, akan tetapi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh perangkat desa sehingga tidak ada persoalan nantinya.

Lanjutnya, jangan ada yang merasa dirugikan dalam hal persoalan internal desa, karena dampaknya akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. ” Saya harap, kejadian ini dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi di desa lain, khususnya Kecamatan Blanakan,” pungkasnya.

(Dit JN)