Pembangunan Gedung Kantor Sudin Damkar Jaktim Di Atas Tanah Berperkara

IMG-20180723-WA0221

Direktur eksekutif LSM Pelopor dengan Pejabat Pemda berdebat di lokasi tanah

JAYANTARANEWS.COM, Jakarta

IMG_20180628_215930
Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang akan membangun Gedung Kantor Sudin Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Timur, di atas tanah seluas 11.021 M2, diduga bermasalah.

Rencana pembangunan Gedung Damkar yang berada di ujung huk Jalan Pemuda Prapatan Lampu Merah Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass RT 001 RW 014 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jaktim ini, telah dilelang dengan Nomor Kode : 34541127, dengan nilai pagu paket Rp.69.435.651.622.00,-,

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Ahli Waris H Achmad Bin H Kosim saat Konferensi Pers di Sekretrariat PAMSUS33 LSM-PELOPOR, Jalan Rawajati Timur I, Rawajati, Jakarta Selatan, Minggu (22/07/18).

Mustika Sani, SH, salah seorang Kuasa Hukum Ahli Waris menjelaskan, pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung Damkar dalam anggaran APBD Tahun 2018, diduga tanahnya bermasalah. Permasalahannya, sampai sekarang tanah seluas 11.021 M2 tersebut statusnya masih absah milik H Achmad Bin H Kosim dan M Napis Bin H Asmuni, sebagai Ahli Waris/ cucu H Muhamad Zen, yang merupakan tanah rest (sisa) EV Nomor 5729, Surat Ukur/ Meetbrief No 1844, tercatat di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta dan terdaftar di buku register Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta.

lanjutnya, semasa orangtua H Achmad dan M Napis masih hidup, sebagian tanah tersebut seluas 8.600 M2 diurus dan dijaga oleh Supardjo, sebagai penanggung jawab terhadap 49 Kepala Keluarga yang mengontrak sejak tahun 1978.

Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi PAMSUS33 LSM- PELOPOR, diketahui Pemda DKI Jakarta seakan – akan telah membeli tanah tersebut untuk pembangunan Gedung Damkar Jaktim, pada hal tanah yang dibeli Pemda DKI Jakarta letak tanahnya bukan di lokasi tanah tersebut, melainkan Pemda DKI Jakarta telah membeli tanah seluas  11. 021 M2 dalam 2 (dua) Sertifikat atas nama Liem Mie Bo, Seritifikat No. 01880, seluas 8.511 M2, terletak di RT 011 RW 011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jaktim dan Sertifikat No. 01508, seluas 1.309 M2, terletak di RT 001 RW 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jaktim, beralaskan dasar kepemilikannya EV Nomor. 15550.

Berdasarkan fakta legalitas tersebut, yang menunjukkan bahwa tanah milik H Achmad Bin H Kosim dan M Napis Bin H Asmuni (Penggugat) telah diserobot dan digunakan secara melawan hukum. Oleh karenanya, mereka mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui PN Jaktim dengan Nomor Perkara: 281/Pdt.6/2018/PN. JKT Tim, terhadap Lie Mie Bo (Tergugat I) dan Kepala Dinas Damkar Jaktim (Tergugat III).

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Setgab LSM- PELOPOR, Marao S Hasibuan yang mengkomandani PAMSUS33 LSM- PELOPOR Law Office selaku Kuasa Hukum Penggugat, mengatakan, memang begitulah adanya, kami sudah beberapa kali memberikan peringatan melalui surat (Somasi) kepada Damkar Jaktim maupun Pemda DKI Jakarta, namun tidak pernah ditanggapi, jadi demi membela warga yang sangat dirugikan tanahnya diserobot, terpaksa kami menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

” Law Office Pamsus 33 Pelopor kami bentuk memang khusus untuk memperjuangkan tanah rakyat yang diserobot oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab, baik itu perseorangan, swasta, maupun oleh campur tangan oknum Pejabat Pemerintah. Insya Allah, kami Pamsus 33 Pelopor akan maju terus, dan sidang selanjutnya atas perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018,” ucapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi kepada intansi terkait belum dapat diperoleh tanggapannya.

(Sumber: LSM-PELOPOR/wes)