Tak Adanya Regulasi Khusus Soal Limbah, Rekomendasi Penunjukan Dijadikan Ajang Bagi Kades!

JAYANTARANEWS.COM, Karawang

IMG_20180628_215930

Gayung bersambut, kurang lebih seperti itu peribahasanya. Setelah adanya gagasan mengenai perlunya ada regulasi khusus tentang pengaturan limbah industri dikarenakan sering kali memunculkan masalah, kali ini salah seorang karyawan salah satu vendor atau pengelola limbah yang sudah berpengalaman menjadi mitra kerja perusahaan dalam hal pengelolaan limbah industri, angkat bicara, dan sepakat dengan gagasan yang disampaikan oleh Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan.

Hairani, yang sudah 10 Tahun bekerja yang juga salah seorang karyawan vendor/pengelola di bidang perlimbahan, mengeluhkan belum adanya regulasi khusus yang mengatur soal pengelolaan limbah industri. ” Sering kali terjadinya konflik antar pengelola dengan pengelola, atau pengelola dengan perusahaan, kadang pengelola dengan Pemerintahan Desa. Sebab semua kawasan industri berada di wilayah desa, yang notabene, desa berbeda dengan kelurahan. Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politik, berbeda dengan jabatan Lurah, yang merupakan jabatan karir sebagai bagian dari unsur birokrat yang diambil dari Aparatur Sipil Negeri (ASN). Potensi – potensi penyalahgunaan wewenang sangat besar terjadi bagi desa yang wilayahnya memiliki kawasan industri,” ujarnya.

” Kekhawatiran saya, akan terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga menjadikan suatu persoalan hukum. Bukan tanpa dasar, dan bukan tanpa contoh kejadian yang sudah pernah terjadi. Belum lama ini, sekitar 3 (tiga) tahun lalu, sempat ada salah satu Kepala Desa yang terjerat persoalan hukum, dikarenakan persoalan limbah industri,” katanya.

” Merasa memiliki wilayah, sehingga desa atau Kepala Desa seolah – olah berwenang mengeluarkan rekomendasi penunjukan vendor/pengelola limbah kepada perusahaan. Padahal, yang saya ketahui. Tidak ada satu pun regulasi atau aturan hukum, baik secara Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan kewenangan Pemerintahan Desa membuat rekomendasi penunjukan vendor/pengelola limbah perusahaan”.

” Hal seperti itu saya alami sendiri. Berdalih memiliki kewenangan, seolah – olah Kepala Desa berwenang, dan berhak membuat rekomendasi untuk menunjuk vendor/pengelola. Perusahaan saya sebagai vendor yang sejak awal mengelola limbah perusahaan, dan sebelumnya terjalin hubungan baik dengan Kepala Desa, tiba – tiba diputus kerja sama dengan perusahaan oleh rekomendasi Kepala Desa yang menunjuk vendor lain, dengan alasan yang tidak masuk akal”.

” Yang paling aneh dan lucu, adalah alasan tidak adanya kontribusi. Padahal sejak awal adanya kerja sama, kami sudah memberikan kontribusi untuk semua pihak. Termasuk atensi atau permintaan Kepala Desa, dengan alasan kontribusi untuk desa, dan itu tertuang dalam perjanjian. Bahkan dalam perjanjian dituangkan, bahwasannya Kepala Desa akan melaporkan penggunaan uang yang kami berikan. Namun, sampai diputusnya kerja sama kami dengan perusahaan, sama sekali tidak ada laporan, baik lisan, apa lagi tulisan,” ucap Hairani, ditemui JAYANTARANEWS.COM, Senin (16/7).

Sebagai warga negara yang memiliki hak hukum, kami sudah menempuh beberapa upaya hukum. Entah itu administrasi Pemerintahan, melalui Inspektorat dan Bupati, maupun upaya hukum pidana di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dan Kepolisian Resort Karawang. Semoga saja hukum dapat ditegakkan setegak – tegaknya,” pungkas Hairani dengan nada kesal. (Tim JN)