Proyek PSD Kalipucang Oleh PT Mellindo Total Berkarya Dinilai Amburadul, Dinas PU Seakan Tutup Mata

IMG-20180809-WA0416

JAYANTARANEWS.COM, Pangandaran

IMG_20180628_215930

Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Jl Kawaluyaan Indah No 4 – (022) 7335409 Fax (022)7335409, email:satkerpkp@yahoo.com, Bandung – 40286

IMG-20180809-WA0415

Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Kawasan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Nomor kontrak: HK.02.03/SP/DESA/PKP/JB/V/2018-01, Tanggal Kontrak 25 Mei 2018. Dengan nilai Kontrak: Rp 3.346.205.000,- Sumber Dana dari APBN. Masa Pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender, yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT Mellindo Total Berkarya, Konsultan Supervisi CV Hendra CO tersebut, terkesan asal – asalan dan tidak mengindahkan kualitas pekerjaan.

IMG-20180809-WA0417

Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diduga kuat tidak adanya pengawasan, sehingga pekerjaan proyek dikerjakan terkesan asal – asalan.

Dalam pantauan di lapangan, JAYANTARANEWS.COM menilai, Dinas Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi dinilai sembarang dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

IMG-20180809-WA0414

Hal ini dibuktikan dari pantauan Crew Media JAYANTARANEWS.COM Kabupaten Pangandaran, Rabu (8/8/2018).

Terlihat para pekerja saat akan melakukan pemasangan batu petir, tidak diberikan urugan pasir pada dasar pondasi batu petir. Padahal, pasir ini berfungsi untuk menahan pasangan pondasi dari air, sehingga pondasi selalu dalam kondisi yang statis tidak bisa bergeser, baik dengan cara horizontal maupun vertikal

Bukan itu saja, adonan semen diduga tidak sesuai standar dan pasir bercampur tanah. Semestinya, adonan semen dan pasir komposisi perbandingannya adalah satu untuk semen dan lima untuk pasir. Terlihat pula, pengadukan adonan semen tidak menggunakan molen (concrete mixer), tapi hanya menggunakan tenaga manusia.

Uniknya lagi, saat dikonfirmasi JAYANTARANEWS.COM, mandor maupun para pekerja tak ada yang mengetahui proyek itu milik siapa. Mereka mengaku hanya diperintah bekerja.

“ Saya ngga tahu Mas, ini proyek siapa. Saya hanya diperintah kerja,” kata yang bertugas sebagai mandor, saat ditemui di lokasi Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang Pangandaran.

Bahkan, Tokoh Masyarakat, warga nelayan setempat juga mengaku, proyek tersebut asal – asalan. “ Benar, Talud yang disusun penahan longsor tidak memakai batu muka poslen, yang digunakan batu petir, pasir bercampur tanah lempung bahkan pengolahan adukan pun tercampur pasir pantai, karena pemasangan pun di atas pasir pantai. Yang anehnya lagi, batu dan adukan tidak menempel kuat.

Menurutnya, kalau pekerjaan asal – asalan seperti yang terlihat sekarang ini. Batu pondasi bagian bawah tergantung tidak menapak kebagian bawah. Kalau ini dibiarkan, akan berdampak buruk dikala hujan turun.

Kami menilai, Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat lalai dalam melaksanakan fungsinya. “ Pengawas proyek saja tidak terlihat, tapi kok dibiarkan oleh dinas,” tandasnya.

Terlebih, Ketua Umum LPK-GKMI Lembaga Perlindungan Konsumen-Gerakan Keadilan Masyarakat Indonesia (LPK-GKMI) Ade Jenal, yang kerap dipanggil Vamfir
mengatakan, bahwa Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat sudah membayar konsultan pengawas dengan menggunakan uang rakyat. Namun, fakta di lapangan tak ditemui konsultan pengawasan. ” Bila pengawasan aja tidak ada, bagaimana hasilnya bisa maksimal. Kasihan warga desa yang menggunakannya. Bila mutu dari dinding penahan jalan pekerjaannya amburadul, terus terjadi longsor, yang dirugikan jelas warga desa,” tandasnya.

Kemudian, melalui Media JAYANTARANEWS.COM berharap, Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, tidak tutup mata akan temuan ini.

Sampai berita ini diterbitkan, Pelaksana Lapangan, Kontraktor dan Dinas Bina Marga PUPR Provinsi Jawa Barat belum dapat dikonfirmasi. (Budi/Tim JN)