Dinilai Cemarkan Profesi Wartawan, Kepsek SDNP Cileunyi Segera Dilaporkan Ke POLDA JABAR

IMG-20180923-WA0057

JAYANTARANEWS.COM, Cileunyi

IMG_20180628_215930

Terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan Komite dan Kepala Sekolah SDN Percobaan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,
dengan memungut sebesar RP 3 jt/siswa baru, dan 70.000,-/bulan, sehingga Kepala Sekolah SDP mendapatkan “JATAH” sebesar 2 jt /bulan, jadi sorotan publik.

Ironisnya, kepala sekolah berstatement di media PR yang telah terbit, yang menyatakan bahwa jatah tersebut buat menjamu kepada para medi/wartawan.

Sontak saja, segenap wartawan/media geram dan mendatangi kepala sekolah tersebut, namun kepala sekolah sedang tidak ada di sekolah saat ditemui.

IMG-20180923-WA0055

Ketika dikonfirmasi, Ketua Komite Pipin Saripin di lokasi sekolah mengatakan,” Saya tidak tahu masalah kepala sekolah menjamu kepada media dari uang iuran. Silahkan tanya saja kepada kepala sekolah,” ucap Pipin ke awak media, Rabu (19/09/2018).

Sekjen Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Kabupaten Bandung Asep Setiawan, angkat bicara melalui pesan suara di WAG Warta Bandung! ” Terkait statement kepala sekolah di berita online dan cetak PR, pernyataan Kepala Sekolah SDP Cilenyi itu sudah mencamarkan “citra profesi wartawan/jurnalis, dan komite pun harus bertanggung jawab, karena komite mengetahui perjalanan penggunaan anggaran hasil pungutan tersebut,” tandasnya.

Jangan sampai media yang dikambinghitamkan oleh kepala sekolah, komite, dan lainnya. Bisa saja kita duga anggaran tersebut dibagikan kepada instansi terkait. Karena dengan adanya pungutan di SDP, ada izin dari Dinas UPT dan Kadisdik Kabupaten Bandung H Juhana.

Oleh karena itu, harus ditindaklanjuti oleh para media/wartawan bersama, dan bila perlu kepala sekolah tersebut di LP kan ke Polda Jabar.

Selain itu, masih kata Asep, perlu diungkap oleh rekan – rekan media, terkait laporan penggunaan anggaran yang dari BOS dan dari iuran orang tua siswa, karena itu diduga dalam laporan antara dana BOS dan iuran digunakan peruntukan yang sama, karena laporan yang berbeda, yakni komite laporan keuangan iuran ke orang tua, sedangkan kepala sekolah laporan pengunaan dana BOS ke Disdik, walaupun itu pengalokasian yang serupa. ” Dan untuk media PR pun juga harus diklarifikasi terkait menulis pernyataan kepala sekolah di medianya,” tegas Asep.

Dengan kegeraman para awak media, Hendra alias Ucok selaku Pengurus Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Jawa Barat, mengajak ke para media agar menindaklanjuti kepala sekolah yang telah membuat pernyataan di media PR, yang telah mengkambinghitamkan para media, bila perlu klarifikasi ke wartawan PR nya, karena media besar PR telah mengadudombakan sesama media lagi, dan akan mempertanyakan kepada wartawan PR terkait rekaman statement dari kepala sekolah tersebut, dan semua wartawan harus menpertanyakan kepada kepala sekolah, terkait bukti yang sudah diberikan kepada awak media demi membuktikan kebenaran juga tercorengnya citra maupun nama baik wartawan, ungkapnya.

Senada, Yopi H S, Sekjen Warta Bandung menuturkan. ” Ini harus serius untuk mengklarifikasi terkait statement Kepala Sekolah SDP, dimana telah terbit di media PR dan kita harus bersama – sama untuk melaporkan pencemaran nama baik profesi jurnalis kepada yang berwajib yaitu Polda, ucapnya.

Di tempat berteduh, Erwin Harahap, S.c. MM selaku Ketua Forum Orang Tua Siswa (FORTUSIS) Kabupaten Bandung mengatakan,” hasil klarifikasi kami dengan Inspektorat Kabupaten Bandung, bahwa dari pungutan orang tua siswa, itu sudah MoU yang rr jatah 2 jt, itu di luar keperluan yang lain. Dan itu berdasarkan catatan di berkas yang sudah dibawa oleh Inspektorat, ucap Erwin kapada awak media.

Ia menjelaskan, bahwa komite sendiri telah menyampaikan kepada kami, bahwa pungutan di SDP sendiri seakan menjadi tradisi. Itu sudah jelas melanggar PP No 16 Tahun 2010 dan juga Permendikbud No 75 Tahun 2016, yang menerangkan bahwa tidak boleh ada pungutan liar di lembaga – lembaga pendidikan, seperti di SDP itu, jelas Erwin.

Ia menambahkan,” kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inpektorat Kabupaten Bandung,” pungkasnya.
(Hdr/Jfr pwoi)