Meski Sempat Tarik2an, Pemkab Karawang Anggarkan Pelaksanaan Pilkades 7,9 M

JAYANTARANEWS.COM, Karawang

IMG_20180628_215930

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk 67 desa di Kabupaten Karawang, tetap digelar pada 11 November 2018 mendatang. Sehingga tahapanpun sudah memasuki tahapan Pelayanan Satu Atap (Yantap) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Sebelumnya masih belum ada kepastian dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang masih mempersoalkan terkait anggaran, hal ini karena pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Murni Tahun 2018 tidak dianggarkan.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang Andri Kurniawan, yang sebelumnya tidak pernah mau mengeluarkan pendapatnya soal Pilkades Karawang tahun 2018, kali ini angkat bicara. ” Saya rasa alasan DPRD Karawang yang awalnya menolak pelaksanaan Pilkades untuk 11 November 2018 mendatang, sangat beralasan. Berhubung Karawang sudah menggunakan sistem E – Planning dan E – Budgeting, secara otomatis Pilkades Karawang Tahun 2018 terkendala oleh anggaran. Karena memang, jangankan dianggarkan, diprogramkan saja tidak dalam pembahasan APBD Murni Tahun 2018″.

” Kalau saja pada pembahasan APBD Murni 2018 dibahas, walaupun memang belum dianggarkan, maka boleh dianggarkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2018. Karena tentunya, ada resiko hukum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan DPRD Karawang, jika dianggarkan begitu saja. Kecuali adanya legal opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu pun tidak menutup kemungkinan adanya potensi – potensi pelanggaran hukum yang terjadi,” tandas Andri.

” Saya mendengar kabar terbaru. Hari ini, Senin 10 September 2018, pukul 15:00 WIB akan digelar Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun 2018, diantaranya termasuk soal anggaran sebesar Rp 7,9 miliar untuk Pilkades. Setelah saya cari informasi lebih jauh, ternyata sudah ada surat dari Pengacara Negara, yaitu Kejari Karawang, dengan Nomor Surat 2535/0.2.18/Gs.1/08/2018, Tertanggal 28 Agustus 2018. Dimana dalam surat legal opinion tersebut, sekilas saya baca, Kejari Karawang membolehkan penganggaran Pilkades. Karena merujuk pada surat balasan Kementerian Dalam Negeri untuk Karawang, dimana untuk pelaksanaan Pilkades dikembalikan kepada Pemkab Karawang,” tambahnya lagi.

” Pada prinsipnya, saya secara pribadi sangat bersyukur, ketika Pilkades dapat dilaksanakan, dan sudah dapat anggaran yang bersumber dari APBD II Karawang. Artinya, nasib 67 Desa yang habis masa periodesasinya sudah ada kejelasan,” sebut Andri.

Tetapi, dalam proses perjalanannya sungguh sangat memakan waktu dan tenaga. Pasalnya, sebelum ada legal opini dari Pengacara Negara, pihak Eksekutif Pemkab Karawang dengan pihak Legislatif DPRD Karawang sempat tarik – tarikan soal anggaran. Walau begitu, sudah adanya legal opini dari Kejari Karawang. Bagaimana dengan persoalan tahapan, antara tahapan dengan pengesahan anggaran berbanding terbalik. ” Harusnya kan pengesahan anggaran terlebih dahulu, baru tahapan dilakukan. Tapi yang terjadi, tahapan dulu baru pengesahan anggaran. Tahapan sudah dilakukan sejak jauh – jauh hari, bahkan sekarang sudah sampai pada Pelayanan Satu Atap (Yantap). Sementara pengesahan anggarannya baru mau diketuk palu di Paripurna hari ini”.

” Dan saya amati, tugas Legislatif sudah selesai. Secara maksimal sudah mengawal proses perjalanan pra pelaksanaan Pilkades. Sampai adanya legal opini dari Kejari Karawang. Kalau pun suatu saat nanti ada persoalan resiko hukum, sudah bukan lagi tanggung jawab DPRD Karawang, sebab sudah sangat maksimal mengingatkan,” tutup Andri ditemui JAYANTARANEWS.COM, Senin (10/9). (Tim JN)