KASTA NTB Minta Pemerintah Bijak Sikapi HONORER Eks K2, Tidak Gegabah Ambil Keputusan

JAYANTARANEWS.COM, NTB

IMG_20180628_215930

LSM KASTA NTB kembali mendampingi perwakilan guru honorer eks K2 Lombok Tengah ke Kantor KementerianPAN RB di Jakarta, guna mempertanyakan soal nasib mereka setelah keluarnya PermenPAN RB No 36 Tahun 2018. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil NTB Hajjah Robiatul Adawiyah, para perwakilan guru secara bergantian di depan Pejabat KementerianPAN RB yang meminta penjelasan soal kelanjutan nasib mereka dan sekaligus berharap Pemerintah tidak berlaku diskriminatif terhadap para guru honorer yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun mencerdaskan generasi bangsa dan negara, dengan jalan mengakomodir mereka dalam formasi CPNS yang ada dan tidak memberi batasan usia bagi honorer Eks K2 sebagai syarat untuk diangkat sebagai CPNS.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPD RI Dapil NTB Hajjah Robiatul Adawiyah mewakili seluruh guru honorer dan masyarakat NTB, meminta agar Pemerintah arif dan bijaksana menyikapi persoalan honorer Eks K2 ini untuk tidak secara gegabah mengambil keputusan, apalagi yang tidak mengakomodir mereka untuk peluang diangkat menjadi CPNS. Karena bagaimapun, mereka pernah memberikan darma baktinya bagi bangsa dan negara. ” Negara harus berlaku adil pada para honorer dengan tidak membuat aturan yang justru membatasi hak – hak mereka untuk memperoleh penghargaan negara,” ungkapnya.

Kami dalam beberapa kesempatan RDP dengan KementerianPAN RB yang kebetulan adalah mitra kami di Komite I, selalu menegaskan agar nasib para honorer mendapatkan perhatian Pemerintah, terang wakil rakyat yang berwajah cantik ini, sekaligus menegaskan keberpihakan dan dukungannya bagi perjuangan semua tenaga honorer di daerah.

IMG_20181006_163842

Foto: Lalu Wink Haris

Sementara itu, Lalu Wink Haris dari KASTA NTB meminta Pemerintah Daerah intens menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk menemukan jalan keluar jika memang para honorer Eks K2 ini tidak dimungkinkan terangkat melalui formasi reguler, oleh karena batasan usia dengan cara menaikan jumlah nominal upah honorer yang bersumber dari dana APBD, sekaligus meminta Pemerintah Pusat mempercepat proses keluarnya juknis maupun aturan yang lebih jelas tentang pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dijanjikan sebagai alternatif bagi para K2 yang tidak terakomodir PermenPAN RB tersebut.

Karena bagaimanapun, keresahan ribuan guru honorer atas nasib mereka perlu segera mendapatkan titik terang dan jawaban pasti, tambah Lalu Wink.

Kalau ini tidak disikapi segera, maka semua guru dan tenaga honorer Lombok Tengah akan mengambil jalan keluar terakhir, yakni mogok kerja, katanya menambahkan.

KASTA NTB mendesak Pemkab untuk segera mencarikan jalan agar nominal honor para guru honorer bisa ditingkatkan seiring tidak jelasnya nasib mereka yang terganjal aturan tidak bisa melamar sebagai CPNS, katanya menutup bincangan. (DHY JN)