Pimpin Rapim Pertama, Gubernur NTB: Fokus Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Gempa

IMG-20181001-WA0328

JAYANTARANEWS.COM, NTB

IMG_20180628_215930

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Zulkieflimansyah, M.Sc beserta Wakil Gubernur dan Sekda NTB dalam rapat pimpinan

Gubernur mengimbau, agar seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi agar memfokuskan agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana gempa di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (1/10/18).

Kemudian dalam rapat tersebut, Gubernur NTB Dr Zul mengingatkan seluruh OPD, bahwa terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala, kita tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari emerintah pusat.

” Pemprov harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktivitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” ucapnya.

Dr Zul juga menginstruksikan semua Pimpinan OPD untuk menghadirkan institusi – institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

” Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu, kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Dr Hj Siti Rohmi Djalilah, M.Pd juga berharap, agar semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak, terkait progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

” Bapak – bapak dan ibu – ibu sekalian sudah punya tanggung jawab masing – masing untuk desa binaannya, sehingga progres laporan penanganan desa menjadi tanggung jawab anda semua, yang harus dilaporkan secara berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid.

Kemudian, Wakil Gubernur juga meminta SKPD terkait untuk melaporkan tentang Huntara, huntap, serta keberadaan lembaga – lembaga yang ada. Membantu desa – desa terdampak gempa, isu – isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” tambahnya.

Hj Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat ke’efektifan dari perjalanan dinas tersebut.

” Terkait komitmen kita dalam melayani masyarakat, kalau bisa perjalanan dinas ini dilaksanakan di hari – hari efektif saja. Begitu juga dengan hari selanjutnya, kita tetap bisa bekerja seperti biasa. Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul – betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. (Dhy JN)