Atasi Banjir Cicaheum, Butuh Pergub Untuk Lahan Tutupan Di Area Pertanian

IMG-20181125-WA0242

Ket: Lokasi kawasan Hutan Pinus di wilayah Perhutani Bandung Utara, BKPH Manglayang Barat yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian milik masyarakat sekitar hutan. Lokasi tersebut secara administrasi berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

JAYANTARANEWS.COM, Cimenyan

IMG_20180628_215930

Jika ada anggapan, banjir diakibatkan hutan gundul, barangkali tak sepenuhnya benar. Misalnya seperti yang terjadi pada musibah banjir Cicaheum, Bandung Timur yang terjadi awal tahun lalu.

Kawasan hutan di wilayah hulu Cicaheum, tepatnya di BKPH Manglayang Barat Perhutani Bandung Utara memiliki tutupan lahan yang bagus.

” Tutupan lahan hutan di atas 90 persen. Karena dari 20.560 hektar hutan Bandung Utara tanaman rutinnya hanya 5.7 hektar. Ditambah kegiatan RHL tahun ini seluas 211 hektar. Jadi tidak tepat kalau ada anggapan kawasan hutan di utara gundul,” tegas Komarudin Administratur Perhutani KPH Bandung Utara melalui sambungan Whatsapp, Minggu (25/11/2018).

Disebutkan Komarudin, upaya mengatasi banjir dan longsor di Bandung Timur, diantaranya bisa dilakukan dengan membuat lahan tutupan di area pertanian warga yang berlokasi di lereng.

” Harus ada semacam sabuk gunung dengan menanam tanaman keras di area pertanian milik warga. Sabuk gunung ini bisa menambah area tangkapan air,” tuturnya.

Luas kawasan hutan di wilayah BKPH Manglayang Barat yang masuk wilayah hulu Cicaheum memiliki luas 4.121, 84  hektar terdiri dari kawasan hutan dan alur. Di dalamnya terdapat tegakan pohon rimba campur serta pinus.

Dikatakan Asper BKPH Manglayang Barat Aca Suryana, lahan tutupan di kawasan hutan BKPH Manglayang Barat sudah baik.

” Lahan sudah tertanami sangat baik. Sampai – sampai kami mencari area kosong untuk penanaman juga sulit karena sudah tertanami, ” jelasnya.

Senada dengan Komarudin, Aca mengatakan, harus ada upaya memperkuat daerah tangkapan air di lahan pertanian masyarakat melalui rekayasa lahan tutupan.

” Di lahan pertanian milik masyarakat, lahan tutupan bisa dibuat 25 persen. Modelnya kaya tumpang sari, jadi kegiatan cocok tanam masih bisa dilakukan,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Dida Hendra, Tenaga Pendamping Masyarakat Desa Hutan menyampaikan, sampai saat ini program penghijauan di lahan masyarakat belum ada.

Disebutkan Dida, pembuatan lahan tutupan di lahan pertanian, masyarakat membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur atau bupati.

” Pembuatan lahan tutupan di lahan pertanian warga ini logis, karena menambah daerah tangkapan air. Tapi untuk merealisasikannya perlu ada kebijakan Pemda bisa berbentuk Pergub atau Perbup,” jelasnya.

Kendala lain untuk pembuatan lahan tutupan, ungkap Dida, yaitu masyarakat ingin lahan pertaniannya tidak berkurang.

” Masyarakat mau tetap 100 persen lahannya bisa digunakan bercocok tanam. Asumsinya, kalau ada tanaman keras untuk tutupan lahan bisa mengurangi area pertanian. Soal ini yang harus jelas solusinya,” ujarnya.

Lebih jauh, lanjut Dida, disamping harus ada edukasi, diperlukan terobosan – terobosan untuk menambah lahan tutupan. Salah satunya melibatkan Kementerian Desa.

” Harus ada pemahaman ke masyarakat soal penanggulangan bencana. Selanjutnya lahan pertanian terdapat di desa. Jadi persoalan yang ada bisa dikorelasikan dengan perangkat yang berkaitan dengan Kementerian desa, ada Undang Undang Desa, ada anggaran desa,” pungkasnya. (f3sas)