KPU Pangandaran Dinilai Tidak Tegas & Lamban, PKPU 23/2018 Belum Maksimal Dijalankan

IMG-20181102-WA0055

JAYANTARANEWS.COM, Pangandaran

IMG_20180628_215930

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, dimana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan didalam suatu institusi.

Dalam hal ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Solihudin, S.IP menyoal branding mobil kendaraan umum, angkot dan pedesaan.

Menurutnya, didalam PKPU 23/2018, tentang Kampanye Pemilu, mobil yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye dengan penempelan sticker branding, hanya mobil pribadi berpelat hitam.

” Dengan demikian, selain mobil berpelat hitam, dilarang dimanfaatkan untuk branding kampanye, mobil angkutan umum tidak diperbolehkan untuk branding kampanye,” jelasnya.

Solihudin menjelaskan, pada PKPU 23 Tahun 2018, pada pasal 23 huruf (i) dijelaskan, kegiatan kampanye bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan lain, yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Pasal 51 ayat (2) disebutkan, kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta Pemilu, dalam UU Lalu Lintas juga dijelaskan, bahwa ada ketebalan maksimal dalam menempelkan sticker agar tidak mengganggu pandangan, urainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut Solihudin, seharusnya KPU bertindak tegas untuk segera bekerjasama dengan stakeholder terkait baik itu Bawaslu, Satpol PP dan Dishub untuk segera menertibkan branding angkutan umum, karena kenyataannya di kabupaten/kota yang lain KPU sudah bertindak cepat dan tegas.

” Jangan sampai para Caleg yang sudah merogoh kocek untuk cost politic jadi sia – sia dan mubazir,” tandasnya. (Nana JN)