Pembebasan Lahan Untuk Kereta Api Cepat, Tuai Protes Warga Cileunyi Wetan

IMG-20181114-WA0079

JAYANTARANEWS.COM, Bandung

IMG_20180628_215930

Pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api cepat, menuai protes dari warga Desa Cileunyi Wetan.

Pasalnya, Pemerintah hanya bisa membayar dengan harga minim, sedangkan harga tanah di Desa Cileunyi Wetan dalam NJOP nya untuk tanah sawah seharga 2 juta, sedangkan Pemerintah dan pengembang kereta api cepat hanya akan membayar dengan harga Rp 1,3 juta per meter persegi.

Jelas saja, warga protes dengan harga yang minim itu karena tidak sesuai dengan harapan warga.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ana, warga Cileunyi Wetan yang memiliki lahan sawah. ” Saya sangat menolak sekali dengan penawaran harga dari Pemerintah dan pengembang, karena tidak sesuai dengan NJOP. Coba saja, ini sawah saya sawah produktif, setahun bisa panen padi tiga sampai empat kali panen, masa dihargai segitu. Selain itu juga, harga lahan di sini sudah mahal, jadi jangan se’enaknya patok harga dong, check dan recheck dulu harga NJOP nya, baru menentukan harga,” ungkap Ana dengan kesal.

Negosiasi pembebasan lahan untuk digunakan rel kereta api cepat di daerah Cileunyi Wetan, yang diselenggarakan di rumah makan Ponyo, Selasa (13/11), belum ada titik kesepakatan, bahkan warga akan menolak jika harga pembayarannya tidak sesuai dengan harapan.

Kepala Desa Cileunyi Wetan menuturkan,” Saya akan mengacu kepada keinginan warga, kalau memang warga merasa tidak sesuai dalam pembayaran pembebasan lahan, saya akan mengikuti, bahkan Pemerintah yang telah mematok harga lahan permeter perseginya Rp 1,3 juta, jelas dinilai sangat rendah dan tidak sesuai dengan NJOP,” katanya.

” Untuk warga Desa Cileunyi Wetan yang jumlahnya sekitar 200 warga yang lahannya terkena pembebasan ini, sekitar 70 persen warga menolak dengan harga yang ditawarkan oleh Pemerintah, bahkan bila dalam negosiasi ini mengalami deadlock, maka negosiasi akan dilanjutkan lagi, namun kalau tetap tidak ada kesepakatan, maka warga akan mengambil langkah hukum,” jelas Kades Cileunyi Wetan.

Disisi lain, pengembang dan Pemerintah yang diwakili oleh Ilham yang didampingi Ade mengatakan,” Saya di sini hanya selaku juru bayar saja, kalau memang sepakat, ya kita bisa langsung MOU, kalau tidak ada kesepakatan ya sudah saya akan mengadakan pertemuan kembali dan pembahasan kembali seputar pembebasan lahan di wilayah Cileunyi ini,” jelas Ilham.

Warga yang merasa dirugikan dengan akan dibangunnya kereta api cepat mengungkapkan. Diharapkan Pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan sesuai dengan keinginan warga, karena warga jelas sangat dirugikan sekali, karena lahan sawah yang terkena jalur kereta api cepat, adalah sawah produksi yang bisa memproduksi gabah setahun tiga sampai empat kali.
” Saya tetap tidak setuju, bila Pemerintah bertahan dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu), karena lahan di sini bukan lahan yang tidak produktif, jadi jangan samakan pembayaran lahan produktif dengan lahan yang tidak produktif. Selain itu, NJOP di sini susah naik pak, jadi jangan samakan dengan lahan di perkampungan, ini sudah masuk perkotaan, harganya pun sudah berbeda, kenapa Pemerintah tidak memikirkan dan berpihak kepada rakyat kecil. Walau ada yang menerima dengan harga segitu, mereka itu orang kaya pak, yang hanya mempunyai sawah warisan saja, tapi saya rakyat biasa hanya rakyat miskin, jadi jangan disamakan dengan yang kaya yang langsung menerima begitu saja dengan harga segitu,” kesal Ana. (Tim)