Soal Tol CISUMDAWU, PT BRJ Gugat & Tuntut Ganti Rugi PT MCC

IMG-20181116-WA0147

JAYANTARANEWS.COM, Sumedang

IMG_20180628_215930

Pengerjaan proyek disposal (pembuangan) fase 2 Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) ke Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, dikeluhkan subkontraktor PT Bangun Rapi Jali (BRJ)

Setelah ditutup selama 4 (empat) bulan oleh Satpol PP Kabupaten Sumedang, sejak Juni hingga September 2018, PT Metallurgy Coorporation of China (MCC) sebagai kontraktor utama, malah menunjuk subkontraktor lain untuk kembali menggarap proyek disposal fase 2 itu. “ Tanpa ada pemberitahuan kepada kami (PT BRJ),” kata Direktur Utama PT BRJ, Asep Gito Riyadi di Sumedang, Jum’at, 16 November 2018.

Penutupan sebelumnya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sumedang, akibat adanya pengaduan dari masyarakat, bahwa proyek tersebut mengganggu kenyamanan. Satpol PP tidak menentukan sampai kapan proyek tersebut dihentikan ketika itu. Asep mengatakan, seiring waktu, PT MCC malah mengerjakan kembali proyek itu dengan menunjuk subkontraktor lain.

Hal itu diketahui dengan datangnya surat pemberitahuan bernomor: MCC-CISUNDAWU-2017-9-12-1 dari pihak MCC selaku maincont pengerjaaan Tol Cisundawu fase 2 kepada pihak Desa Girimukti akan dilaksanakan perapihan disposal,

“ Realita di lapangan, pihak MCC pada saat melaksanakan melanjutkan pengerjaan disposal tanpa ada koordinasi dengan pihak BRJ selaku pengelola dan pemilik izin usaha, sebagaimana tertera pada perizinan UPL/UKL Nomor 66.01/1209/BLH,” katanya.

Asep, mengaku sangat tertipu dengan kebijakan sepihak PT MCC, yang melaksanakan kembali proyek disposal dibungkus dengan surat pemberitahuan perapihan disposal.

“ Kami mesti menggugat. PT MCC semestinya membayar sewa disposal kepada PT BRJ selaku pengelola lahan disposal. Karena selain menimbun di lahan disposalnya, pihak kontraktor tidak pernah meminta izin kepada kami,” katanya.

BRJ berlepas diri dari kerusakan lingkungan dan dampak buruk yang dirasakan masyarakat atas proyek yang dikerjakan PT MCC sepanjang Oktober – November ini.

“ Tuntutan saya tentunya bukan sekedar minta ganti rugi berupa materi saja, tapi juga akan meminta pertanggung jawaban MCC, jika suatu saat nanti hasil pekerjaan yang mereka laksanakan ini berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, jangan sampai menyalahkan pihak BRJ,” katanya.

PT MCC belum mengkonfirmasi persoalan ini. JAYANTARANEWS.COM masih mencoba menghubungi pemegang kebijakan di perusahaan itu.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumedang, Asep Sudrajat, menyarankan persoalan itu diselesaikan secara internal.

“ Kami hanya berkapasitas untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, Jika ada unsur pidana ya dipidanakan saja,” kata Asep di Sumedang.
(Tim JN)

BERSAMBUNG…!!!