DPRD Sergai Panggil Pihak PKS Mini Sei Bamban Yang Tetap Operasi Tanpa Izin

IMG-20181213-WA0112

JayantaraNews.com, Serdang Bedagai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini, yang terletak di Dusun 17 Hapoltahan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Sergai, yang diduga tak mengantongi izin.

Hal di atas disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sergai Bidang Perizinan Edy Gunawan.

Edy mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja guna menindaklanjuti soal laporan masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Sergai, bahwasannya PKS Mini Desa Sei Bamban tidak memiliki izin.

Pada tahun 2016 ada izin dengan badan hukum UD, tapi berubah menjadi PT. Namun tanpa sepengetahuan, dan datanya juga belum sampai ke dinas terkait, jelasnya.

Lanjut Edy Gunawan dari Fraksi PKS itu, kita berharap, agar perusahaan ini mempunyai izin sesuai aturan yang ada. Karena kita tidak menghalangi pihak perusahaan dalam berinvestasi di Kabupaten Sergai, ini juga bentuk membuka lapangan kerja, tapi harus sesuai aturan yang ada. ” Akhir tahun ini akan kita panggil pihak perusahaan tersebut, untuk segera mengurus segala izin yang diperlukan”.

Senada dikatakan Ketua Komisi B Bidang Ketenagakerjaan Edisman Situmorang, yang menyampaikan, bahwa memang pihaknya turun melakukan monitoring terkait aspirasi masyarakat, dan mengenai izin perusahaan tersebut yang tidak ada. Selanjutnya juga terkait kesepakatan pekerja yang di PHK pun belum ada kejelasan, kata Anggota DPRD Sergai Fraksi Gerindra tersebut.

Saat dikonfirmasi, Bagian Humas PT Sumber Sergai Jaya PKS Mini Desa Sei Bamban, Sasmito menjelaskan, pabrik ini berawal berbadan hukum UD Sumber Mas Lestari, kemudian setelah mendapatkan saran dari pihak DPRD Sergai, harus ditingkatkan menjadi PT, lalu kita mengajukan dengan nama PT Sumber Sergai Jaya, namun tidak sesuai dengan Tata Ruang Pemkab Sergai.

Terkait pemecatan pekerja yang tanpa pemberitahuan, beliau mengatakan, bahwa sebanyak 8 orang pekerja itu telah dilakukan penilaian dengan menyatakan perusahaan, bahwa etos kerjanya paling buruk, tidak taat perintah dan aturan pihak perusahaan, serta memprovokasi pekerja lainnya. (Ayu JN)