Negosiasi Divestasi Saham PT Freeport, FPHS Tsingwarop: Kecewa Tidak Dilibatkan

IMG-20181224-WA0465

JayantaraNews.com, Timika

Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingwarop) merasa kecewa, karena tidak dilibatkan dalam proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Alhasil, FPHS Tsingwarop pun berencana  menutup tambang freeport diawal tahun 2019.

Sekretaris I FPHS Tsingwarop, Yohan Zonggonau, A.Md l, SK.kom, MM mengatakan, pihaknya menyampaikan kekesalan terhadap tim negosiasi pemerintah yang tidak pernah melibatkan “pemilik hak ulayat” sampai pada saat Presiden Republik Indonesia mengumumkan tentang keberhasilan pemerintah mengambil alih saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Ditambah lagi, pada proses negosiasi tersebut, tidak disertai dengan skema yang benar untuk pemilik hak ulayat FPHS Tsingwarop sebagai pemilik tambang freeport.

“ Kami kecewa dan kesal terhadap tim negosiasi pengambil alihan saham freeport. Karena tidak pernah melibatkan kami. Peruntukkannya pun tidak jelas,” kata Yohanis kepada media, Sabtu (22/12).

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang mengatur khusus tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), khususnya pada pasal 135, yang berbunyi: Pemegang IUP atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pada pasal 136 ayat 1 dan 2, juga menyebutkan, pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. (Yeri)