Banyak Pengerjaan Proyek Kab Keerom Tanpa Keterbukaan Informasi Ke Publik

IMG_20190127_055121

JayantaraNews.com, Papua

Kegiatan proyek marak dilaksanakan tanpa melengkapi papan proyek di lokasi pekerjaan. Belum diketahui, apakah ini sengaja atau tidak. Padahal, berdasarkan aturan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, keberadaan papan proyek wajib dilaksanakan pelaksana kegiatan, meski kadang dipandang

Ketua Satgas Saber Pungli Tipikor BPI KPNPA RI Provinsi Papua Yery Basri Mak mengatakan, kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek

IMG_20190127_055105

“ Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek, supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,” ujar Yeri kepada media, Sabtu (26/01), seraya menjelaskan isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

IMG-20190126-WA0034

Menurutnya, di Kabupaten Keerom banyak proyek tidak terpasangnya plang papan nama proyek. ” Itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesuai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Kami melihat ada apa di balik ini? Kenapa harus menyembunyikan sumber dana, harus ada keterbukaan publik kepada masyarakat umum, dan masyarakat Kabupaten Keerom harus tahu pembagunan di wilayah daerah, atau kampung mereka. ” Itu sumber dana dari APBN atau APBD DAK dan DAU atau Dana Pinjaman harus terang dan jangan sembunyikan sumber dana itu, sudah pelanggaran hukum,” tegasnya.

“ Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan kan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak digubris ya sebaiknya diberi sanksi,” pintanya.

Kami dari Tim Satgas Saber Pungli Tipikor BPI KPNPA RI Provinsi Papua, akan melaporkan ini kepada penegak hukum yang berkompeten, dan kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom harus memasang papan nama proyek dan juga harus memasang sumber dana dari mana.

Terlepas apapun itu sumber dana yang digunakan, baik dari APBN atau APBD, papan proyek tetap harus dipasang. Menurutnya, transparansi anggaran ini untuk menghindari terjadinya double anggaran pada satu pekerjaan yang tengah dikerjakan, imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, dari pihak kontraktor belum bisa memberikan komentar karena tidak berada di tempat. Dan nantinya kami dari Tim Satgas Saber Pungli Tipikor BPI KPNPA RI Provinsi Papua akan berkoordinasi dengan pihak PU Kabupaten Keerom.(Rahman)