RDP Sepakati Beberapa Poin, Andri: Dorong DPRD Buat Rekomendasi Ke Pemkab

IMG-20190122-WA0244

JayantaraNews.com, Karawang

Setelah sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Pemberitahuan, dengan nomor surat 551.21/53/Angksa/Dishub tentang semua Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) mulai awal Februari 2019 untuk tidak masuk ke dalam Terminal Klari, lalu kemudian mendapat protes keras dari Paguyuban Terminal Klari Karawang, kini giliran masyarakat pengguna bus AKAP dan AKDP, yang melontarkan protes.

Baca berita terkait:

Protes Keras Soal Bus AKAP & AKDP, Andri: LMP Minta RDP Dengan Dishub – http://jayantaranews.com/2019/01/protes-keras-soal-bus-akap-akdp-andri-lmp-minta-rdp-dengan-dishub/

Akhirnya, Dishub Karawang mengundang para pihak untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di aula Dishub Karawang.

Rapat yang dimulai pukul 10:00 WIB, berjalan dengan lancar, hingga keputusan akhir pukul 11:30 WIB, dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Arif Bijaksana, selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.

Nampak hadir, Dewan Pendiri Paguyuban Terminal Klari Karawang Yusup Zayadi yang juga merupakan Ketua Depicab Baladika Karya Karawang yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Markas Cabang (LMP) Marcab Karawang, Andri Kurniawan.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, akhirnya disepakati beberapa poin kesepakatan, diantaranya: Penetapan status Terminal Klari yang menjadi Terminal Tipe C diterima. Dengan catatan, Bus AKAP dan AKDP masih bisa transit di Terminal Klari dengan dibatasi durasi, sehingga tidak mengganggu operasional angkot, dan paguyuban sepakat untuk mentaati keputusan tersebut, dengan menindaklanjuti langkah sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa.

Kadishub Karawang Arif Bijaksana dalam closing statementnya mengatakan,” Ini merupakan solusi alternatif, agar ketentuan peraturan dapat dilaksanakan. Tetapi, aspirasi semua pihak dapat diakomodir,” terangnya.

Andri Kurniawan, selepas acara memberikan keterangan Pers nya. ” Ini merupakan persoalan sosial, dan persoalan kepatuhan terhadap aturan. Di satu sisi kita semua harus patuh dan tunduk pada regulasi, tapi di sisi lain, ini persoalan sosial yang membutuhkan kebijaksanaan pemerintah,” tandasnya.

Untuk solusi jangka pendek, akhirnya disepakati seperti yang tadi kita bahas di dalam forum. Tetapi, kita juga terus berjuang mendorong DPRD Karawang untuk membuat rekomendasi kepada Pemkab Karawang, agar mendorong Pemkab meningkatkan status Terminal Klari menjadi Tipe A. ” Tentunya itu butuh proses panjang, tapi kami dari LMP Marcab Karawang, akan terus mengawal,” tegas Andri. (Jn 001)