Diduga Oknum Disperindag SUMEDANG, PERAS Pedagang Kecil Buahdua

IMG_20190223_104021

JayantaraNews.com, Sumedang

Diduga demi mendapatkan keuntungan pribadi, oknum Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumedang berinisial C, tega melakukan PUNGLI terhadap para pedagang kecil yang berada di seputaran Pasar Buahdua.

Tak ubahnya se’ekor lintah, oknum dimaksud terus menghisap jerih payah para pedagang di wilayah tersebut dengan cara menugaskan anak buahnya berinisial A dan H untuk memunguti sejumlah uang kepada setiap pedagang yang berjumlah tidak kurang dari 70 orang, Sabtu (24/2/2019).

Menurut sumber yang tidak mau  disebutkan namanya menuturkan,” Besaran uang yang diminta dari masing-masing pedagang, yaitu sebesar Rp 1.250.000,- dengan cara diangsur seminggu sekali dan besarannya tidak ditentukan,” katanya.

Ditanya peruntukkan uang dimaksud, sumber mengatakan, bahwa nantinya uang dari hasil pungutan itu dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan pasar. Padahal, dana guna pengembangan dan pembangunan pasar telah disediakan pemerintah sebesar Rp 1,3 milyar.
” Jadi, saya kira, pungutan yang dilakukan oknum-oknum Disperindag ini hanya akal-akalan semata untuk memperkaya diri. Ini jelas sudah termasuk Pungutan Liar (Pungli) yang bisa dijerat undang- undang Tipikor,” tandasnya.

Lebih jauh, masih diungkapkan sumber, perilaku korup C dan anak buahnya ini sudah terendus oleh pimpinannya.
” Baru-baru ini, C dan anak buahnya sempat dipanggil kepala dinas untuk dimintai pertanggungjawabannya, tapi sampai saat ini belum jelas juntrungannya,” jelasnya.

Ditemui di ruang kerjanya, C, tidak membantah atas perilaku korupnya ini. Pihaknya meminta agar kasusnya ini tidak dibesar-besarkan  di media.
” Saya akui apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya mohon kasus ini jangan dipublikaskan,” pintanya.

Sementara, menyikapi kasus ini, Ketua LSM Transparansi Sumedang (Tandang), Yus Yudistira, mengutuk keras perilaku korup oknum ASN tersebut. Pasalnya, tindakan Pungli termasuk tindakan yang sangat mengotori Korp ASN serta merugikan banyak pihak, ungkap Yus, ketika ditanya kasus tersebut.

Itu sebabnya, lanjut Yus, Pungli tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal KUHP, melainkan bisa juga dijerat dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski begitu, masih dikatakan pria tinggi besar ini, pada umumnya praktik Pungli yang dilakukan PNS dijerat dengan pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun, disampung ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar, jelasnya.

” Menurutnya, Pungli itu bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Ada pasal 12 e Undang Undang Tipikor yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara,” ungkapnya. (GM)