Pembahasan Raperda PALI, Hanya Dihadiri 17 Anggota Dewan

IMG-20190226-WA0327

JayantaraNews.com, PALI

Pembahasan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), melalui Rapat Paripurna II, Selasa (26/02/19), hanya dihadiri 17 anggota dewan dari 25 anggota DPRD PALI yang ada.

Adapun, agenda rapat paripurna tersebut, yakni penyampaian hasil laporan kerja Pansus, permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan, penandatanganan keputusan bersama 8 Raperda, serta sambutan Bupati PALI Ir H Heri Amalindo.

” DPRD hanya membentuk satu Pansus, semuanya terlibat langsung dalam membahas, mengkaji dan menelaah 8 Raperda tahun 2019,” ujar Ketua Pansus H Asri, Ag.

Walaupun dengan waktu yang singkat, namun Pansus berusaha memberi masukan dengan melalui rapat koordinasi, kunjungan kerja dan konsultasi di beberapa Kementerian.

H Asri juga menyebutkan beberapa masukan terhadap 8 Raperda yang diajukan Pemkab PALI, diantaranya menyoroti mahalnya tarif Kelas 3 RSUD Talang Ubi.

” Setelah kami sandingkan dengan beberapa rumah sakit, ternyata tarif di RSUD Talang Ubi cukup mahal. Ini perlu pembenahan administrasi dengan tidak mengesampingkan pelayanan,” katanya.

Adapun 8 Raperda yang dibahas, yakni:

– Penyelenggaraan PPPA
– Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
– Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
– Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
– Rencana induk pembangunan pariwisata daerah
– Pengelolaan keuangan daerah
– Perubahan atas perubahan Perda No 5 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah
– Tarif pelayanan Kelas 3 RSUD Talang Ubi

Setelah paparan hasil laporan kerja Pansus, selanjutnya pimpinan paripurna meminta persetujuan dari anggota dewan secara lisan. Dan secara bulat, seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui pembahasan 8 Raperda yang diajukan Pemda PALI.

Sementara itu, Bupati PALI mengapresiasi DPRD PALI yang telah menyetujui 8 Raperda. ” Atas nama pemerintah, kami mengapresiasi terhadap DPRD PALI  yang telah membahas dan memberi masukan serta kritik terhadap 8 Raperda. Hasil pembahasan ini akan kami sampaikan ke Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda,” kata Bupati. (Kaisar)