Dugaan Kasus DD Denggen Timur, Tim BPI KPNPA RI & BPD Datangi Inspektorat

IMG-20190228-WA0308

JayantaraNew.com, Selong

Akhirnya sudah ada titik terang serta kejelasannya terkait kasus   Kades Denggen yang diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018.

Selama ini masyarakat dan BPD serta Tokoh Pemuda Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, agak kesal dan sedikit memanas. Pasalnya, laporan mereka terkait persoalan kasus tersebut, seakan-akan diabaikan oleh pihak Ispektorat yang terkesan lamban dan mengulur-ngulur waktu.

Sampai-sampai, masyarakat sempat berpikir, kalau Kades Denggen ada main mata dengan pihak Inspektorat.

Laporan sudah masuk dari pertengahan Desember 2018, dan ada tambahan 3 item laporan pada tanggal 14 Januari 2019, namun belum belum juga adanya penanganan.

Merasa kesal atas penanganan yang lamban, melalui Ketua BPD dan tokoh masyarakat beserta Ketua Pemuda Desa setempat, meminta agar Tim Investigasi BPI KPNPA RI Lombok Timur untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.

IMG_20190301_210335

Menyikapi persoalan dimaksud, akhirnya Tim Investigasi BPI KPNPA RI Lombok Timur langsung eksis dan terjun melakukan cross check fisik ke lapangan, atas dugaan penyelewengan tersebut. Seperti pengecekan bentuk fisik terhadap apa yang dia (kades) bangun. Alhasil, dari temuan Tim BPI KPNPA RI Lotim secara menyeluruh, nyatanya apa yang dijadikan acuan pelapor, 70%  ditemukan item-item kesalahan.

Berawal dari pelantikan BPD saja sudah meyalahi aturan secara adminitrasi. Begitu juga dengan DD yang di APBDes, yang diduga terindikasi fiktif dan one prestasi dari jangka waktu penyelesaiannya, yakni dari April 2018, yang sampai saat ini belum rampung.

Jadi wajar saja masyarakat dan pelapor berpikir, kalau Inspektorat terkesan lamban dalam menangani kasus Kades Denggen Timur ini.

Mengingat ini bukan pemeriksaan reguler, akan tetapi ini pemeriksaan khusus dan ditangani oleh Tim Irban Empat. Sementara yang namanya masyarakat kurang memahami proses pengauditan, hingga mendesak Tim BPI KPNPA RI Lombok Timur untuk memfollow up laporan mereka ke Inspektorat  Kabupaten Lombok Timur.

Berbagai upaya oleh Tim BPI Lotim dilakukan guna mengklarifikasi persoalan dimaksud, yakni dengan menemui pihak Kejari Kabupaten Lombok Timur misalnya.

Atas arahan Kepala Kejaksaan Kabupaten Lombok Timur, Tim BPI KPNPA RI mendatangi Sekretaris Inspektorat, serta Tim Irban 4 selaku pengaudit yang menangani kasus ini, serta menekannya agar dipercepat, karena ini adalah pemeriksaan khusus, dan bukan reguler yang sifatnya pembinaan.

Hingga akhirnya, pada Kamis, tanggal 28 Februari 2019, BPD dan Tim BPI diundang oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Drs Kharis untuk membahas masalah kasus tersebut, dan menanyakan serta memperjelas beberapa item yang diajukan sebagai laporan, sekaligus membahas hasil temuan audit, meski ada sedikit kekecewaan, dimana dari 4 anggota pemeriksa, namun hanya 2 orang yang hadir, sedangkan 2 orang lagi ngga masuk kantor.

Hasilnya ternyata tidak jauh beda, antara temuan Tim BPI dengan Tim Audit Inspektorat yang langsung terjun di lapangan.

Kepala Inspektorat Kharis mengatakan,” Ini adalah kesalahan. Jika BPD yang melaporkan kadesnya, jangan diragukan lagi, karena BPD ikut serta dalam pembuatan/penyusunan RAPBDes-nya, dan ini pemeriksaan khusus, karena ini kasus. Jika pemeriksaan reguler sifatnya hanya pembinaan,” papar Kharis.

Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut, sudah ada titik terangnya, dan hasil laporan kesimpulan Tim Audit Irban 4, sudah ditangani isnpektur, tinggal ditandatangani saja, namun sebelum itu pihaknya akan memanggil kades yang bersangkutan hari Senin tanggal 3 Maret medatang, dan pihak Inspektorat berjanji, semingu  kemudian yakni hari Senin tanggal 11 Maret 2019 hasil laporannya  sudah ada di Bupati. Artinya, sesuai standar, Inspektorat sudah selesai, tinggal Bupati yang berwenang  dalam menentukan kelanjutannya. (Ibenk Jn)