Guntur Saragih, KPPU Di FH Unpad: Persoalan Airline Tak Hanya Soal Maskapai!

IMG-20190322-WA0108

JayantaraNews.com, Bandung

Dr Guntur Syahputra Saragih, MSM, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditemui seusai menghadiri Bincang Publik yang mengupas Persaingan Usaha dalam Industri Penerbangan, Kamis, (21/3/2019), di Auditorium Tommy Koh-Mochtar Kusumaatmadja FH Universitas Padjadjaran (Unpad) Kampus Jatinangor, menyatakan:
” Publik masih banyak yang belum mengerti, akibat persaingan usaha yang tidak sehat, dampaknya sangat besar. Kerugian, akibat kesalahan aturan dalam persaingan usaha, bisa lebih besar dari mega korupsi di negeri kita. Lebih besar dari kasus e KTP, misalnya”.

Hadir dalam helatan Bincang Publik yang menyedot ratusan mahasiswa dan praktisi hukum dari berbagai kampus di Indonesia karena disiarkan secara live melalui ‘video conference’ dengan pemandu acara Ema Rahmawati, SH, MH, diantaranya Kabid Hukum Navigasi  MHU (Masyarakat Hukum Udara) Dovy Brilliant Hanoto, SH dan Dosen Persaingan Usaha di Fakultas Hukum Unpad Dr Isis Ikhwansyah, SH, MH, CN.

IMG-20190322-WA0110

Menurut Guntur, butir utama dari bahasan di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini menyoal keberadaan airline bagi KPPU bukan soal perkaranya, melainkan sebagai advokasi kebijakan pemerintah. Soal industri, KPPU tak hanya berbicara soal kinerja maskapai saja, di sini ada keterkaitan lain.

“ Di sini ada operator bandara, dan unsur lainnya. Jadi memahami persoalan airline tak hanya sebatas soal maskapai saja”.

Ditanya soal sejauh mana progres penyidikan soal kenaikan harga tiket pesawat, yang pada awal tahun 2019 menguncang geliat industri penerbangan nasional:

“ Sudah pada tahap penyelidikan. Ini berada pada tahapan menemukan dua alat bukti. Ini sedang dilakukan oleh investigator kami,” sebutnya.

Perihal sinyalemen keterlibatan BUMN dalam kenaikan harga ticket pesawat, menurut Guntur yang terkesan amat hati-hati, sedikitnya ada tiga hal yang menjadi bahasannya, kartel, tiket, cargo dan KSO (rangkap jabatan Garuda dan Sriwijaya). Menurutnya, pertanyaan kunci mengungkap ada tidaknya kartel, patut dipertanyakan:

” Apakah dalam penetapan harga (ticket) ini penetapan bersama?,” katanya sambil menyinggung keberadaan Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bidikan kritik Guntur lainnya, menyasar pada keberadaan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“ KPPU tidak setuju dengan peraturan ini. Ini membatasi pelaku usaha. Setiap lingkup bisnis punya nature sendiri-sendiri. Idealnya, penetapan harga itu dilakukan secara individual (airline masing-masing),” jelasnya, yang berjanji pada April 2019 KPPU di Bandung akan membuka Kantor Wilayah III untuk lingkup area Banten, DKI, dan Jabar.

Sinyalemen Kartel

Sementara itu, masih di forum yang mengulik soal hukum di industri penerbangan komersial ini, Dovy Brilliant Hanoto menyatakan, implikasi persaingan bisnis penerbangan kita, menurut pengamatannya, ini terjadi justru setelah banyak disentuh atau melibatkan teknologi internet, memunculkan persaingan yang tidak sehat:

“ Makanya, harus kita kontrol dengan ketat, antara pengertian price dengan cost saja, jangan-jangan para pengguna jasa (masyarakat) banyak dikelabui? Tugas kita bersama-sama membenahinya dengan sektor-sektor lain”.

Pada pihak lain, Isis Ikhwansyah selaku ‘guru’ dari dua nara sumber ini kembali menegaskan, jangan mengorbankan 269 juta populasi negara kita yang menggiurkan sebagai potensi pasar industri penerbangan belaka.

” Perlu kajian khusus dari segi hukum yang berpihak ke kepentingan konsumen, di antaranya perlu hakim-hakim yang mampu membuat keputusan adil atas peliknya kasus di dunia penerbangan komersial yang melibatkan kecanggihan teknologi terkini”.

Isis dengan enteng mempertanyakan, kasus warga Aceh yang ingin pergi ke Jakarta, berbondong-bondong justru pergi ke Kuala Lumpur (Malaysia) dahulu, karena ticketnya justru jauh lebih murah.

“ Ini kan aneh, berarti ada sesuatu yang keliru? Masa warga Aceh mau ke Jakarta atau ke Bandung, misalnya harus ke Malaysia dulu, harus punya paspor? Kedaulatan negara kita ada dimana?,” pungkas Isis yang diamini banyak pihak. (Harri Safiari)