Oknum Pendamping Diduga Jarah Kartu PKH Warga Cukanggenteng
Kab Bandung

IMG_20190321_004355

Ket: Gambar Ilustrasi

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dimana dalam pengambilan uangnya dipusatkan di Kantor Pos atau di Kantor Kecamatan, kini berubah nama menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan pergantian nama bantuan itu, ada pula penambahan bantuan untuk beras, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program KKS ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak mampu. Maka dari itu, satu Kartu KKS bisa menerima dua bantuan, yaitu KKS dan BPNT.

Menyikapi permasalahan bantuan KKS di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, diduga dalam pembagiannya pun salah, juga ada dugaan pemotongan anggaran KKS.

Hal ini terbukti dari cara pencairan dana KKS yang dilakukan disalah satu rumah pendamping, yang seharusnya dalam pembagian bantuan KKS dilakukan di Kantor POS atau di kantor kecamatan.

Seperti diungkapkan oleh salah seorang warga RW 12 selaku penerima KKS, yang mengatakan,” Sebenarnya Kartu KKS ini sudah diaktifkan setahun yang lalu, tepatnya Januari 2018, namun baru bulan ini kami menerima Kartu KKS. Dan yang menjadi anehnya, amplop PIN Kartu KKS warga RW 12, kok amplopnya sudah robek, dalam keadaan tidak utuh, dan sudah dalam kondisi “diaktifasi”. Padahal, sesuai aturan perbankan, bahwa amplop dari bank itu selalu rapih dan tanpa robekan, sementara pengaktivasiannya juga oleh masing-masing pemegang kartu,” jelasnya.

” Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang, siapa yang telah mencairkan dana KKS itu, sedangkan saya baru kali ini menerimanya, dan itu PIN sudah aktif bisa dipergunakan tanpa harus registrasi PIN”.

” Selain itu juga, dalam pembagian bantuannya pun dilakukan di rumah salah satu oknum pendamping inisial RM,” jelas warga RW 12.

Menurut informasi yang diterima di lapangan, bahwa penerima Kartu KKS ini baru mendapatkan satu kali bantuan yang nilainya hanya Rp 260.000,-, sedangkan bantuan yang didapatkan seharusnya lebih dari nilai yang sudah diterima mereka waktu itu.

Program PKH saat ini nilai bantuannya berdasarkan jumlah anggota keluarganya, sedang Program BPNT yang berupa beras dalam pencairanya satu bulan sekali, jadi bila memang telah digelapkan Kartu ATM KKS-nya, maka oknum tersebut sudah mengantongi uang warga sangat besar sekali.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah RW 13 Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dimana warga yang mempunyai Kartu KKS baru bisa mencairkan sekarang ini, padahal sama aktivasi kartunya pada bulan Januari 2018.

Lebih anehnya lagi, tidak adanya keterlibatan dari pemerintah desa dan kecamatan, bahkan tidak ada teguran apa pun dari Muspika, dengan adanya kejadian ini.
” Saya tidak tahu akan mendapatkan Kartu KKS, saya pun sering bertanya-tanya, mengapa saya tidak menerima bantuan beras, sedangkan yang lain setiap bulan diberi beras, dan baru kali ini saya menerima kartunya, tapi menurut beberapa warga luar desa mengatakan, bahwa sudah berjalan satu tahun, bantuan beras BPNT, ” jelasnya.

Menyikapi persoalan kasus sebagaimana diuraikan di atas, tentunya perlu adanya tindakan dari Dinas Sosial dan aparat hukum setempat agar melakukan crosscheck dan menanyakan kepada pihak bank penyalur juga dikonfrontir dengan warga bersangkutan. Karena, bila Kartu ATM KKS yang dulunya PKH sudah bisa aktif setahun yang lalu, berarti setiap pembangian BPNT dan PKH, si penerima manfaat sudah bisa mendapatkan beras BPNT dan menerima uang PKH.

Dengan adanya kejadian ini, apa sebenarnya yang terjadi dengan penyaluran PKH yang ditugaskan kepada pendamping ini…? berani-beraninya membuka PIN yang tersegel dan setahun kemudian baru diberikan kepada penerima manfaat! (Asset)

BERSAMBUNG…!!!