Persiapan Pemilu 2019, Panwascam Padaherang Gelar Bimtek Saksi

IMG-20190407-WA0151

JayantaraNews.com, Pangandaran

Salah satu perbedaan dari UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah terkait dengan pelatihan saksi. Dimana kalau UU No 7 Tahun 2017 Pasal 351 ayat 8, diamanatkan kepada Bawaslu.

Atas dasar itulah, Panwascam Padaherang, pada hari ini, Minggu 7 April 2019, melaksanakan Bimtek saksi, bertempat di Gedung Da’wah Islam Padaherang.

Pelatihan Saksi ini dilaksanakan dengan serius, agar terwujudnya Saksi yang paham dengan aturan perundangan dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.

” Saksi yang mumpuni menjadi prasyarat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur, adil, aman, dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Panwascam Padaherang, Rohimat Resdiana dalam pemaparannya.

Pimpinan Panwascam Padaherang yang lainnya, Sobirin menjelaskan, syarat menjadi Saksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, memang minimal warga negara Republik Indonesia, memiliki hak pilih, terdaftar sebagai pemilih dan mendapatkan mandat tertulis dari partai politik peserta Pemilu.

” Tetapi mengamati ruang lingkup tanggung jawab dan berbagai problem yang acap kali muncul, terutama pada Pemilu 2019 yang akan semakin kompleks, tidak cukup hanya dengan syarat minimal seperti itu, melainkan juga harus memenuhi syarat substansial, yakni memahami peraturan perundang-undangan dan memiliki keterampilan teknis terkait dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, harus memiliki sifat dan sikap disiplin, loyal, dan tanggung jawab akan tugasnya dari awal hingga akhir kegiatan pemungutan dan penghitungan suara,” terangnya.

Bimtek Saksi yang diselenggarakan oleh Panwascam Padaherang kali ini, diikuti oleh lebih kurang 556 orang saksi dari 2 Parpol yang mendaftarkan saksinya untuk di Bimtek, yaitu PKS dan Perindo.

Pimpinan Panwascam Padaherang Sarno Sutrisno, menyayangkan kepada Partai Politik yang tidak mengirimkan saksinya untuk di Bimtek. menurutnya, kegiatan ini difasilitasi oleh negara agar saksi terampil dan paham akan undang-undang, sekaligus agar saksi nanti tahu hak dan kewajibannya di TPS.

” Hal ini sangat menguntungkan bagi parpol, karena parpol tidak cape lagi memberikan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi saksi tersebut,” pungkasnya. (Nana JN)