Dinilai Cacat Integritas, Suaka NTB Minta Komisioner KPU LOTENG Mundur!

IMG-20190527-WA0042

JayantaraNews.com, Lombok Tengah

Ketua Suaka NTB Bustomi Taefuri, mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) segera bertindak serta memanggil dan memeriksa Komisioner KPU Lombok Tengah.

Hal ini ditegaskan Bustomi, dikarenakan Komisioner KPU Lombok Tengah dinilai telah cacat integritasnya, dimana dalam proses pleno Pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan, nyatanya dengan gamblangnya, Komisioner KPU diduga telah merubah hasil perolehan suara calon legislatif yang mengakibatkan kericuhan bagi calon dan tim sukses di daerah, dan salah satu dapil di daerah pemilihan (dapil) Lombok Tengah.

IMG-20190527-WA0045

Foto: Ketua Suaka NTB, Bustomi Taefuri

Sudah jelas, sikap Komisioner KPU seperti ini, menimbulkan  gejolak dan polemik, dikarenakan adanya perbedaan suara yang diumumkan KPU saat penetapan pleno, dan ternyata diketahui di belakangnya oleh peserta pleno, bahwa telah terjadi penggelembungan suara, terutama suara untuk dua kursi  untuk dewan di salah satu dapil, yaitu Dapil Praya dan Praya Tengah. Begitu juga yang terjadi di tataran tingkat kecamatan  pada saat pleno.

Melalui JayantaraNews.com, Bustomi selaku Ketua Suaka menyampaikan,” Memang kecurangan yang dilakukan oleh  KPU tersebut sangat vulgar, jika kita lihat dari angka pada saat pleno pertama, karena telah terjadi penggelembungan suara terhadap beberapa calon legislatif, dan keesokan harinya diketahui, angka serta jumlah berubah lagi.”

” Hal semacam ini, buat saya jadi  bingung. Yang benar pleno ini  mana ? Apakah yang pertama, atau pleno yang kedua,” ungkap Bustomi.

Dengan kejadian tersebut, Bustomi menyimpulkan, bahwa ada indikasi di tubuh KPU, karena telah melakukan kecurangan dengan merubah jumlah suara terhadap salah satu calon legislatif, walaupun pada akhirnya jumlah suara-suara  tersebut di anulir kembali, ulasnya.

” Sikap KPU yang seperti ini, menunjukan kejahatan publik  sebagai upaya percobaan perbuatan kriminal yang bisa  berujung pidana, dan ini sanksinya berat. Komisioner  KPU harus diberhentikan!. Saya selaku Ketua Suaka NTB, akan menggugat masalah ini!,” ditandaskan Bustomi.

Melihat kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajaran di bawahnya, Bustomi meragukan, bahwa KPU tidak berani jujur dan amanah dalam melakukan kinerja sebagai penyelengara pemilihan. Lebih-lebih, akan segera dilaksanakan Pilkada serentak di beberapa kota dan kabupaten di NTB tahun 2020 mendatang.
” Bagaimana masyarakat mau mencari pemimpin dengan kualitas penyelenggara yang sedemikian buruknya. Kami sebagai masyarakat Lombok Tengah sudah hilang kepercayaan dan cacat integritas kepada Komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah,” tegas Ketua Suaka NTB Bustomi Taefuri. (Nu JN)