KPU Sumbawa: Tak Puas Dengan Hasil Pemilu 2019, Ajukan Gugatan Ke MK!

IMG_20190515_012620

Foto: Muhammad Kaniti, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

JayantaraNews.com, Sumbawa

Pesta demokrasi pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, telah selesai dilakukan pada hari Rabu 17 April 2019 lalu, dan tidak bisa dipungkiri, masih banyak kontestan atau caleg yang merasa tidak puas dalam hasil akhir pemilihan tahun ini.

Terkait hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Muhammad Kaniti yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/05/2019) mengatakan, Rapat Pleno penetapan hasil Pemilu DPRD Kabupaten masih menunggu Surat Keputusan KPU RI melalui KPU Provinsi. Tanggal 22 Mei esok, KPU RI akan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon DPR RI, DPD RI dan Presiden terpilih, dan tanggal 23 Mei diberikan kesempatan untuk mengajukan PHPU atau gugatan selama tiga kali 24 jam.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dalam peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018, antara lain pendaftaran sengketa Pileg 2019 dari tanggal 8 – 25 Mei 2019, pendaftaran sengketa Pilpres dari tanggal 23 – 25 Mei 2019. Jangka waktu penyelesaian PHPU oleh MK sesuai peraturan, maksimal 30 hari kerja sejak permohonan PHPU diregistrasi lengkap.

Jika semua persyaratan saat pendaftaran PHPU dinyatakan lengkap, maka MK akan melakukan sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU Pilpres dan jadwal sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU Pilpres tanggal 14 Juni, sedangkan untuk sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan PHPU Pileg pada tanggal 9-12 Juli 2019, dan sidang putusan PHPU Pileg 6-9 Agustus 2019, jelas Ken.

Penyelesaian PHPU ini diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh MK pasal 474 UU Pemilu menjabarkan tentang PHPU Pileg dalam 4 (empat) ayat.

Ayat 1 (satu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Ayat 2 (dua), peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu), paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.

Ayat 3 (tiga), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.

Ayat 4 (empat), KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti putusan MK, terang Kaniti.

” Proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019 ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014, hanya bedanya saat ini Pemilu nya serentak dan imbasnya mana sengketa yang akan diselesaikan lebih dulu, Pileg atau Pilpres.”

Pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tutup Kaniti. (AJI JN)