Nodai Ramadhan, BPI KPNPA RI Minta TNI-POLRI Ambil Langkah Tegas Sikapi People Power

IMG-20190518-WA0060

JayantaraNews.com, Jatim

IMG-20190518-WA0061

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Tubagus Rahmad Sukendar, yang juga Ketua Forum Silaturahmi Ustadz dan Dai Indonesia, dalam kunjungan Road Show ke Jawa Timur, meminta kepada Jajaran BPI KPNPA RI yang berada di 36 kota dan kabupaten di Jawa Timur untuk tidak menurunkan massa  ke Jakarta dalam rangka mendukung aksi gerakan People Power tanggal 22 sd 23 Mei 2019 mendatang, di Gedung KPU dan Bawaslu.

IMG_20190518_150405

” Kita harapkan, kepada Ketua BPI KPNPA RI kota dan kabupaten, agar anggotanya dapat memberikan pencerahan dan masukan kepada para tokoh masyarakat, tokoh ulama dan masyarakat di Jawa Timur untuk tidak terpancing dengan berita-berita yang menyudutkan penyelenggara Pemilu KPU dengan dalih bahwa KPU telah melakukan kecurangan pada Pemilu Pilpres ini.”

Kepada seluruh jajaran BPI KPNPA RI di 27 provinsi, untuk juga dapat membantu cipta kondisi dengan bersama-sama pihak Kepolisian turut serta menjaga kamtibmas yang kondusif, tegasnya.

IMG_20190518_150419

” Selain itu juga, kepada jajaran BPI KPNPA RI khusus di wilayah Madura, agar bersama-sama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur menjaga proses demokrasi Pilpres 2019 dengan damai dan sejuk, sehingga kita secara penuh mempercayakan kepada proses hukum yang berlaku, apabila benar ada ditemukan kecurangan dalam penghitungan suara.” Demikian, Tubagus Rahmad Sukendar sampaikan melalui JayantaraNews.com, Sabtu (18/5).

” Kita harus berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat luas, bahwa pada tanggal 22 Mei nanti, tidak akan terjadi situasi yang dapat mengganggu keamanan dan kamtibmas di Indonesia.”

Kepada masyarakat luas, untuk tidak percaya dengan berita-berita hoax yang beredar luas di media sosial maupun WA Group. Mari kita percayakan jalannya demokrasi Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2019 kepada KPU dan Polri dalam menjaga stabilitas dan kamtibmas di Indonesia, imbaunya.

Kita percayakan saja kepada KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Bila memang nantinya ditemukan pelanggaran dan kecurangan dalam penghitungan suara. ” Sekali lagi ditegaskan, kami menolak adanya gerakan People Power!,” tandas Ketum BPI ini.

” Statement People Power dalam menolak Keputusan adalah Bughot (Haram). Itu artinya, sama saja menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan bagian dari People Power 22 Mei 2019, bukan bagian dari Syariat Islam dan bukan juga jihad.”

Menurutnya, gerakan People Power sangatlah menodai kesucian bukan Ramadhan. Selain itu, berimbas pada memecah belah anak bangsa dan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi bangsa ini.

” BPI KPNPA RI meminta kepada TNI-POLRI, agar mengambil langkah tegas dalam menyikapi aksi People Power tersebut,” tutupnya. (001)