DAK Peruntukkan BRS Kapuas Hulu Sarat Korupsi! Diduga Oknum DLH Bermain

IMG-20190617-WA0110

JayantaraNews.com, Kalbar

IMG-20190617-WA0111

Terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2018, yang digelontorkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum beserta Perum Rakyat (PURR) untuk Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas Hulu, tuai kontroversi masyarakat.

Pasalnya, anggaran yang dialokasikan berupa Bantuan Rumah Swadaya (BRS) kepada masyarakat kurang mampu di Desa Kapuas Hulu beberapa waktu lalu, dinilai sarat dengan korupsi.

Masyarakat merasa kesal dan kecewa, karena dalam pelaksanaan penyaluran dana BRS tersebut, diduga banyak pihak yang mengambil keuntungan pribadi.

Salah seorang warga Desa Semitau Hulu, yang juga penerima bantuan tersebut, saat ditemui JayantaraNews.com di kediamannya mengungkapkan. ” Untuk warga tidak mampu di Desa Semitau Hulu, ada 15 KK yang mestinya mendapatkan dana BRS sebesar Rp 15.050.000,-/unit rumah.”

Waktu itu juga pernah disosialisaikan oleh Kabid Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas Hulu Syarif Husmardan yang mengatakan kepada masyarakat, agar kami membuat (membuka) buku rekening di Bank Kalbar, agar masing-masing tertera nama yang dapat bantuan dana BRS, karena pihak DLH akan menstransfer kepada atas nama penerima dana BRS tersebut, namun tidak boleh diambil langsung oleh penerima bantuan dana BRS,” kata warga.

IMG-20190617-WA0109

Bahkan pihak mereka yang akan membelanjakan, sesuai dengan kebutuhan bahan rumah masing-masing penerima bantuan. ” Kami terkejut mendengar pernyataan dari Syarif Husmardan, karena tiba-tiba saja supplier datang masukkan bahan bangunan berupa semen, paku, kayu, dll.”

” Yang membuat kami sangat kecewa dan kesal adalah, begitu kami hitung di setiap rumah, bahan kayu hanya dapat 9 batang, gelegar dan jenang 9 batang, kuda-kuda 9 batang, semen hanya 15 zak, sedangkan seng jumlahnya berbeda-beda,” ujar warga kesal.

Makin kuat, kesal dan kecewa kami, manakala diketahui dari hasil hitungannya. Karena di setiap kebutuhan kami, jelas berbeda-beda, kenapa disamaratakan? ” Setelah berembuk dengan warga beserta kepala desa, kepala dusun, dan pemuka masyarakat, kami mencoba menghitung dananya yang nyatanya tidak sampai Rp 15.000.000,- sesuai dengan yang dijanjikan,” katanya lagi.

Lanjut, beberapa waktu lalu, ada pertemuan dengan pihak DLH Kabupaten Kapuas Hulu Syarif Husmardan. Ia mengatakan, bahwa dari jumlah dana Rp 15.059.000 itu, ada pemotongan sebesar 15%. Dari hasil pemotongan itulah yang diterima oleh kami (masyarakat). Namun ternyata, setelah kami kurangi 15%, biaya bahan baku yang sampai ke kami tidak sampai Rp 12.000.000,-.

” Kami sangat kecewa atas perbuatan pihak-pihak terkait, yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi terhadap bantuan yang seharusnya kami terima dengan seutuhnya,” ungkap warga, yang diamini oleh warga masyarakat penerima bantuan lainnya.

Berdasarkan video rekaman warga masyarakat Kapuas Hulu, Syarif Husmardan tampak menjelaskan, bahwa dalam pemotongan 15% itu tidak ada pajak, baik PPH dan PPN, dan pihaknya hanya merekomendasikan saja. Kalau persyaratan sudah terpenuhi, maka penerima bantuan harus melaksanakan kewajiban membuat semua laporan usulan proposal dan permohonan pencarian. ” Jika tidak bisa melengkapi, maka akan dibantu dibuatkan oleh tim saya,” kata warga menirukan nada bicara Syarif.

Perlu diketahui, bahwa penerima dana BRS seluruhnya berjumlah 600 unit, terbagi menjadi 9 desa, termasuk di Desa Semitau Hulu ada 15 unit.

Terkait masalah bahan yang kami terima, kami sesuaikan dengan harga basic price dengan wilayah masing-masing, serta ada profit 15% buat supplier (perusahaan penyediaan bahan-red), maka dalam penerimaan bantuan ini, masyarakat menerima harga basic price kemudian dipotong 15% untuk supplier. ” Itulah yang kami terima,” ditambahkan warga.

Sementara itu, Kades Semitau Hulu Sajulianto mengatakan, bahwa akibat tidak optimalnya dana bantuan dari Kementerian PURR Republik Indonesia, pengaturan dari DLH Kabupaten Kapuas Hulu harus bertanggung jawab dalam memberikan bantuan itu!

” Kami prihatin atas perlakuan oknum DLH Kabupaten Kapuas Hulu terhadap masyarakat kami. Oleh karena itu, untuk memenuhi agar bantuan ini dimanfaatkan oleh warga kami, berdasarkan musyawarah bersama Desa Semitau Kapuas Hulu, kekurangan dana BRS tersebut ditopang dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 38.000.000,-,” pungkas Kades dengan nada kesal. (Rellawati)