Ironis! Diduga PUNGLI Marak Di BPN Kota Banjar

IMG-20190627-WA0121

JayantaraNews.com, Kota Banjar

Stop pungli yang terpampang dari mulai pintu masuk sampai setiap sudut ruangan Kantor BPN Kota Banjar, mungkin hanya sebuah slogan semata, karena fakta di lapangan sangat berlainan dengan kenyataannya.

DN, warga Desa Raharja Kota Banjar, dihubungi JayantaraNews.com menuturkan, kalau dirinya adalah korban pungli yang dilakukan oleh oknum Staf BPN Kota Banjar.

Berawal ketika DN bertujuan meminta bantuan untuk ganti nama sertifikat miliknya, namun ada janggal dalam proses administrasinya, karena setiap melalui bagian-bagian tertentu, DN selalu dimintai uang oleh oknum BPN, dari mulai pembikinan pertek di luar PPHTB yang dibayar ke bank, korban dimintai uang 5 juta rupiah oleh ‘KS’ salah satu oknum BPN, dengan dalih agar prosesnya cepat selesai. Namun kenyataannya, tetap saja lambat.

Begitu juga untuk masuk ke peta bidang, DN juga dimintai uang oleh inisial AH, dengan jumlah yang sama yaitu 5 juta rupiah, dengan janji bahwa proses dipercepat dan akan selesai dalam satu minggu. Tapi kenyataannya, sudah satu bulan lebih belum juga selesai.

Bahkan, saat DN menanyakan terkait proses sesuai janjinya, AH selalu beralasan kurang A, kurang B, kurang C, hingga permasalahan ngga kelar-kelar.

Juga pada saat mau pengesahan pun sama juga, ada negosiasi. DN disarankan untuk bisa membayar 7 juta rupiah, dengan alasan untuk koordinasi dengan bos (atasan), biar bisa dipercepat. Hal demikian disampaikan RK oknum BPN Kota Banjar.

Dari awal sampai akhir, di luar hak yang harus dibayar oleh DN ke pihak bank, nyatanya harus mengeluarkan kocek 17 juta rupiah.

Sungguh ironis! dimana pelayanan publik yang sudah digaji oleh negara agar bisa maksimal membantu dan melayani masyarakat, namun malah memanfaatkan jabatan untuk memeras masyarakat yang sedang membutuhkan. Apa mungkin begini pelayanan publik yang ada di Kota Banjar ?

Menyikapi kejadian ini, masyarakat berharap semoga jangan terus berulang-ulang, karena ini akan menyengsarakan masyarakat, dan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang, agar bisa menindaklanjuti permasalahan ini agar jangan terjadi lagi kepada warga lainnya. (Tim JN)